Menteri Sosial - Pengawalan Bansos untuk Capai 6T

Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Sosial

Pengawalan Bansos untuk Capai 6T 

Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kerja sama dengan Polri untuk mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) guna mencapai sasaran 6T.

"Ada kesepahaman Kemensos-Polri bahwa program pemerintah khususnya bantuan sosial harus mendapat perhatian secara khsusus agar program ini bisa mencapai 6T yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi," kata Mensos dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (11/1).

Mensos bersama Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman tentang pengawalan penyaluran bansos PKH yang dilaksanakan di Mabes Polri Jakarta, Jumat. Melalui Nota Kesepahaman tersebut, menegaskan komitmen dan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Kementerian Sosial dari tahun ke tahun memiliki tanggung jawab yang semakin besar seiring semakin meningkatnya jumlah anggaran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan.

Secara keseluruhan, bantuan sosial yang dianggarkan melalui Kementerian Sosial pada 2019 sebesar Rp54.300.524.133.000 atau bertambah sekitar 38,8 persen dari jumlah anggaran bansos 2018 sebesar Rp39.109.574.370.000.

Untuk itu Kementerian Sosial memiliki kewajiban menjaga komitmen tersebut dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di dalamnya tata kelola penyaluran bantuan sosial, katanya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian usai penandatanganan nota kesepahaman menegaskan ada tiga hal penting yang harus menjadi penekanan dari lahirnya kerja sama ini. Pertama, peningkatan anggaran bansos oleh Presiden kepada masyarakat merupakan bukti keseriusan dalam memperhatikan rakyat. Kedua, ada keseriusan dan kesungguhan dari Mensos untuk mengeksekusi pelaksanaan penyaluran bansos dengan sebaik-baiknya sehingga menggandeng Komisi VIII DPR RI dengan Polri untuk mengawasi. Ketiga, Polri akan membentuk Satgas Dukungan Pengamanan Bantuan Sosial. Ant

BERITA TERKAIT

Menteri ATR/BPN - Setiap Jengkal Tanah Harus Dipertahankan

Agus Harimurti Yudhoyono Menteri ATR/BPN Setiap Jengkal Tanah Harus Dipertahankan Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Mendes PDTT - Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi…

Ketua MPR RI - Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan…

BERITA LAINNYA DI

Menteri ATR/BPN - Setiap Jengkal Tanah Harus Dipertahankan

Agus Harimurti Yudhoyono Menteri ATR/BPN Setiap Jengkal Tanah Harus Dipertahankan Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Mendes PDTT - Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi…

Ketua MPR RI - Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan…