Mantan Ketua MK - KPU Sudah Benar Ikuti Putusan MK

Mahfud MD

Mantan Ketua MK

KPU Sudah Benar Ikuti Putusan MK

Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah benar.

"KPU benar ketika dia mengikuti keputusan MK," kata Mahfud saat berbincang dengan awak media di Yogyakarta, Rabu malam (9/1).

Menurut Mahfud, putusan Mahkamah Agung (MA) yang melegalkan pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak bisa membatalkan Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibuat jauh sebelum putusan MA itu ada."Putusan MA yang terakhir itu lahir sesudah MK diikuti oleh KPU, jadi tidak bisa membatalkan yang sebelumnya," kata dia.

Hal itu diutarakan Mahfud terkait putusan Bawaslu pada Rabu (9/1) yang menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu karena telah mencoret nama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI.

Putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan OSO tersebut juga memerintahkan KPU membuat putusan baru yang memuat nama Oesman Sapta di dalam DCT DPD RI."Nah bahwa Bawaslu sekarang seperti itu, ya saya tidak tahu," ucap dia.

Terkait perintah Bawaslu itu, Mahfud berpendapat bahwa KPU lebih memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri."Kalau latar belakang ilmiahnya, kalau dari sudut saya, latar belakang hukumnya ya mestinya KPU itu lebih berhak menentukan dirinya sendiri," tutur Mahfud.

Sebelumnya, KPU mencoret nama OSO dari daftar calon tetap anggota DPD RI lantaran tetap mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan lebih dulu, bahwa calon anggota DPD bukanlah pengurus partai politik. Dalam putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 telah jelas bahwa pengurus partai politik tidak boleh menjadi peserta pemilu DPD. KPU telah mengirimkan surat kepada OSO untuk menanggalkan jabatannya, namun yang bersangkutan tidak melakukannya. Sementara, Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan KPU RI memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Gelombang PHK Yang Benar-benar Terjadi

      NERACA   Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan gelombang pemutusan hubungan kerja…

Pembatalan Sosialisasi Visi Misi Bukan Kesalahan KPU

  Oleh : Mita Anggraini, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Indonesian Public Institut sempat menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang…

KPU Depok Siap Sukseskan Pemilu 2019

KPU Depok Siap Sukseskan Pemilu 2019 NERACA Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat menyatakan telah siap…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…