Waspadai Manuver Gunakan Modus Hoaks

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjut manuver politik yang menggunakan modus kabar bohong atau hoaks karena kemungkinan akan berlanjut hingga pelaksanaan Pemilu 2019. "Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan tersebut," kata Bambang dalam keterangan tertulis, di Jakarta.

Dia menjelaskan setelah kasus kabar bohong tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hoaks lain yang masih berkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019.

Terutama menurut dia, hoaks yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, sehingga tentu saja bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana. "Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoaks seperti itu tidak meresahkan masyarakat, dan juga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum," ujarnya pula.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai setiap institusi yang menjadi target hoaks hendaknya memberi reaksi yang cepat, dengan memberikan penjelasan terbuka kepada semua elemen masyarakat.

Dia mengatakan, pimpinan DPR mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan KPU dalam merespons hoaks tentang kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. "Apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang langsung merespons hoaks bermuatan isu tentang tsunami maupun gempa bumi," katanya lagi.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik, karena setiap hari ada ratusan bahkan ribuan informasi yang beredar di ruang publik.

Dia menilai, pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkkan debu yang bertebaran, sehingga harus disikapi dengan proporsional sambil berupaya melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan keberadaan berita bohong atau hoaks bisa merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga semua pihak harus bisa melawannya. "Hari ini ada bencana yang kita tidak sadari, yang dahsyat yakni bencana hoaks, gibah, fitnah yang hari ke hari semakin dahsyat. Ini berbahaya, merusak tatanan sosial masyarakat, terutama di Jawa Barat," kata Wagub Jabar, saat memberikan sambutan pada acara Reuni Akbar Mahasiswa Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Minggu.

Wagub Jabar mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam acara tersebut yakni "Hantam Hoax" sejalan dengan program yang dijalankan Pemprov Jawa Barat untuk menghamtam hoaks.

Ia mengatakan di penghujung 2018 lalu, Pemprov Jawa Barat meluncurkan sebuah lembaga bernama Jabar Saber Hoaks sebagai upaya penting untuk menjaga kondusivitas daerah dan mengonfirmasi fakta di balik berita hoaks yang tersebar di media sosial. "Akibat hoaks banyak yang dirugikan, bukan hanya politisi, calon pemimpin, namun juga masyarakat kecil, dirugikan dengan hoaks," kata Wagub Jabar itu pula.

Karena itu, pihaknya berharap kepada alumni Jurusan Ilmu Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat membantu Pemprov Jabar dalam melawan hoaks. "Saya mengapresiasi kegiatan ini, dengan ada kata antihoaks-nya maka kegiatan ini sejalan dengan membantu program Pemprov Jabar yang menyatakan perang melawan hoaks," katanya pula.

Diproses Hukum

Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat menghindari berbagai hal yang berkaitan dengan hoaks, sebab jika diteruskan bisa menjadi masalah hukum. "Hindari yang berkaitan dengan hoaks, fitnah, bisa jadi masalah hukum jika dilakukan," kata Presiden saat berkunjung ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1).

Presiden mengungkapkan munculnya kabar surat suara yang dicoblos itu tentunya adalah fitnah tersendiri. Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati, terlebih lagi saat ini sudah semakin mendekati waktu pemungutan suara Pemilu 2019. "Ini kan hoaks, kan surat suara belum dicetak, muncul fitnah seperti itu. Kita hindari fitnah seperti ini. Terlebih sudah mendekati, tiga bulan lagi untuk Pemilu Presiden, jadi semua menjaga ketenangan, sejuk dalam menyampaikan hal yang berkaitan politik," kata Presiden.

Polemik bermula ketika terdapat kabar terdapat tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos diduga dari Cina dan mendarat di Tanjung Priok. Isu surat suara yang sudah dicoblos pertama kali muncul pada Rabu (2/1) siang. Kabar tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp.

Kabar dan rekaman tersebut juga diterima para komisioner KPU, baik melalui media sosial maupun WhatsApp. Namun KPU enggan merespons, sebab, komisioner KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Munculnya informasi itu juga langsung ditanggapi serius. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung meminta Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyo segera mengusut kabar hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos tersebut. Selain itu, Tjahjo juga meminta secara khusus untuk mencari siapapun yang memfitnah Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Arief Sulistyo menegaskan akan mengusut kabar hoaks ini. Bareskrim Polri akan memanggil seluruh saksi, termasuk politikus Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief lewat akun Twitter-nya mengingatkan soal kabar adanya tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok pada Rabu (2/1) malam. "Mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar".

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan kasus kabar bohong soal tujuh kontainer surat suara itu ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis (3/1). Dua lembaga tersebut meminta Polri menindaklanjuti dan menangkap orang yang menyebarkan kabar bohong tentang tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok tersebut. (ant)

BERITA TERKAIT

Pemkab Lebak Minta Pelaku Usaha Tak Gunakan Zat Berbahaya

Pemkab Lebak Minta Pelaku Usaha Tak Gunakan Zat Berbahaya NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten meminta pelaku usaha…

BI Susun Panduan Perdagangan Antar Negara ASEAN - Gunakan Mata Uang Lokal

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) sedang menyusun panduan (guidelines) untuk perdagangan antarnegara di ASEAN yang menggunakan…

Waspadai Kredit Fintech

Sebagian masyarakat kini mulai resah di tengah maraknya tawaran pinjaman berbasis teknologi (online) akibat teror yang dilakukan pihak perusahaan Fintech.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Yang Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…