Sukabumi - Kehadiran Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah kota dan kabupaten bertujuan untuk menangulangi kemiskinan. Selain itu, dibentuknya TKPK di daerah juga sebagai tim koordinasi seluruh dinas dan instansi yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut di ungkapkan Wakil Walikota Sukabumi H Mulyono kepada Neraca, kemarin. “Adanya TKPK di daerah untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mengkoordinasikannya dengan dinas dan instansi di daerahnya, termasuk di Kota Sukabumi. Kemiskinan juga bukan tanggungjawab pemerintah pusat saja, melainkan tanggungjawab pemerintah seluruh Indonesia”, kata Mulyono, yang juga sebagai ketua TKPK Kota Sukabumi  

Lebih lanjut Mulyono menjelaskan, dibentuknya TKPK berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Maka Mendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota. “TKPK di daerah harus mampu melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing serta mengendalikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,” kata Mulyono.

Dikatakan Mulyono, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)    jumlah warga miskin di Kota Sukabumi tahun 2011 mencapai 11.820 KK. Sementara berdasarkan data Pemkot Sukabumi, merujuk pada program Jamkesmas dan Jamkesda, berjumlah 71.000 KK.

Yang jadi permasalahan, untuk menangani kemiskinan, lanjut Mulyono, bukan hanya terfokus kepada pembangunan fisik saja. Melainkan juga pembenahan mental dan ekonomi. Sebab, saat ini yang masih menjadi permasalahan utama adalah Sumber Daya Manusia nya.

“Sebagai contoh, pembangunan fisik seperrti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik itu dari Kemenpera maupun dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal, atau memberikan bantuan modal usaha”, papar Mulyono. (arya)