NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta untuk melakukan restrukturisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertahanan dan keamanan sebagai langkah awal untuk merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Untuk itu, DPR meminta pemerintah segera melakukan restrukturisasi BUMN pertahanan dan melakukan penyertaan modal untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat memandang restrukturisasi BUMN pertahanan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk memperbaiki manajemen industri pertanahan dan keamanan, diantaranya perombakan manajemen serta restrukturisasi permodalan. “Dengan ini BUMN pertahanan akan sehat,” ungkap Menperin MS Hidayat, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta, Senin.

Selain itu, imbuh Hidayat, industri pertahanan juga membutuhkan perencanaan multiyears budget minimal 4-5 tahun dalam satu paket, agar terdapat kesinambungan dalam perencanaan program. Serta disertakannya rancangan kebutuhan pertahanan selama jangka waktu 4-10 tahun.

“Kalau cuma menggunakan pendekatan bussiness as usual tidak akan layak, misalnya dengan mencontohkan apa yang terjadi pada PT. Dirgantara Indonesia saat ini. PT. DI memiliki beban utang yang berasal dari manajemen terdahulu. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah, tidak akan mengembalikan viabilitas dan kredibilitas perusahaan jika tidak direstrukturisasi,” terangnya.

Selain melakukan restrukturisasi, Hidayat juga menyarankan adanya pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing. Insentif yang sangat mungkin untuk diberikan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk produk-produk yang dibuat di dalam negeri dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk produk yang belum diproduksi di dalam negeri. “Industri pertahanan juga membutuhkan dukungan kepastian kredit jangka panjang dengan bunga murah,” terangnya.

Asing Tidak Dapat Masuk

Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, dalam pembahasan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, ditetapkan asing tidak dapat masuk ke dalam industri pertahanan nasional.

“Asing tidak dapat masuk untuk di industri pertahanan nasional strategis seperti PT. Pindad, PT. PAL, PT. Dahana dan Lembaga Antariksa Nasional (LAN),” terangnya.

Namun asing masih dimungkinkan untuk masuk ke sektor penunjang industri pertahanan lain seperti bandar udara. Akan tetapi pemerintah akan mengutamakan sektor swasta nasional lebih dahulu.

“Kalau investasi BUMN tidak cukup, baru dibuka peluang investa swasta lokal dan ini diutamakan, jika ini pun masih kurang, investasi swasta asing akan diperbolehkan sesuai kebutuhan,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukito menilai, BUMN di sektor pertahanan saat ini sudah tidak sehat, terutama dari sisi keuangan. Diantaranya perusahaan PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia yang dinilai sudah tidak layak untuk beroperasi jika tidak mendapat topangan biaya dari pemerintah.

“Itulah mengapa restrukturisasi penting dapat melalui revaluasi atau injeksi modal. Hal yang sama juga terjadi terhadap PT. Pindad yang sudah mengajukan proposal untuk permodalan tetapi selalu ditolak. Akibatnya PT. Pindad tidak bisa segera melakukan retsrukturisasi,” jelasnya.