Neraca

Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan tidak akan melakukan intervensi atas pemilihan direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru dan menjanjikan pelaksanaan pemilihan direksi bursa akan berjalan demokratis.

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menegaskan, tidak akan melakukan intervensi atas mekanisme pemilihan direksi bursa yang baru. "Tidak ada sama sekali intervensi. Kalau memang ada pihak yang tidak senang, karena dianggap tidak demokratisya tentunya setiap peraturan harus dilihat dari sisi ingin menjadikan semua lebih baik," katanya di Jakarta, Kamis (8/3).

Menurutnya, tudingan bila pemerintah melakukan intervensi dan dianggap tidak demokratis lantaran pelaku usaha dinilai belum mengetahui lebih detail.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bapepam-LK Nurhaida, pemilihan direksi BEI akan berjalan transparan. Bahkan dia membantah peraturan baru terkait pemilihan direksi Bursa Efek kurang demokratis. "Peraturan itu sudah kami ubah dan sekarang setiap AB memiliki hak yang sama untuk mengajukan paket direksi bersama AB lain dalam satu grup dengan minimal 10% suara," tegasnya.

Dia menjelaskan, peraturan pemilihan direksi bursa dapat dilihat dengan adanya upaya dari Bapepam-LK untuk mengakomodasi Anggota Bursa (AB) yang sebelumnya terbentur dengan peraturan bahwa setiap AB harus memiliki nilai transaksi dan frekuensi 0,2% baru dapat mengajukan bersama AB lain dengan minimal 10 AB.

Kata Nurhaida, peraturan yang telah diubah itu sudah demokratis. Dalam peraturan pemilihan direksi yang baru, Bapepam-LK akan memilih direksi yang diajukan dalam paket calon Direksi Bursa yang diajukan AB.

Dengan begitu, dikatakannya, calon Direksi bisa saja dipilih tidak sesuai dengan paket yang telah diajukan oleh AB. Sehingga nantinya pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya mengangkat direksi yang telah dipilih oleh Bapepam-LK.

Tidak Mengakomodir

Sebelumnya, Direktur PT Trimegah Securities, Adrian Rusmana mengaku, anggota bursa kurang menyetujui peraturan pemilihan calon direksi bursa dikarenakan pemegang saham tidak dilibatkan dalam penentuan direksi terpilih. "Namun, peraturan tidak bisa diubah lagi karena sudah dalam tahap sosialisasi" ujarnya.

Namun keluhan tersebut direspon dengan telah disahkannya revisi peraturan No.III.A.3 tentang mekanisme pemilihan direktur bursa efek. Asal tahu saja, pemilihan direksi dilakukan secara paket, artinya dari tujuh nama yang diajukan dalam satu paket akan diadu dengan paket lainnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI.

Tepat tanggal 27 Juni mendatang, BEI akan menggelar RUPS untuk memilih direksi baru. Beberapa calon direktur BEI sudah dikabarkan adalah orang lama. Sebut saja, Direktur Utama BEI, kemudian Uriep Budhi Prasetyo yang masih betah menjadi Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa. Calon kuat lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Direktur Pengembangan BEI, serta Supandi Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI, Adikin Basirun Direktur Teknologi Informasi BEI.

Sedangkan Eddy Sugito Direktur Penilaian Perusahaan BEI, tercatat sudah menjabat selama dua periode. Berdasarkan aturan, Eddy tidak berhak kembali mengajukan atau diajukan oleh AB, meski banyak pelaku pasar yang menyukainya.

Satu direksi lain, Wan Wei Yiong masuk pada wilayah abu-abu. Wei Yiong masih mungkin untuk menduduki jabatan direksi, meski sisi lain kesehatannya belum begitu pulih. (bani)