Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

NERACA

Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan terjerat persoalan hukum untuk itu para konsultan harus berhati-hati ketika menangani klien.

"Profesi konsultan sangat rentan terjerat persoalan hukum. Untuk itu perlu adanya pencerahan bagi para konsultan agar terhindar jerat hukum," ujar Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia memberi contoh ketika seorang klien puas dengan hasil kerja dari konsultan, kemudian dia memberikan hadiah. Hal itu rentan terjerat masalah hukum, karena berkaitan dengan gratifikasi. Imam mengatakan ada beberapa regulasi yang melindungi profesi konsultan. Pertama, UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 75. UU ini mengatur pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan jasa konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan keahlian.

Kedua, UU 11/2014 tentang Keinsinyuran yang mempertegas dampak hukum dari pelaksanaan profesi keinsinyuran. Antara lain kepastian hukum atas pelaksanaan profesi keinsinyuran, perlindungan kepada pengguna jasa keinsinyuran dengan cara memberikan jaminan kompetensi.

Kemudian, perlindungan hukum kepada para insinyur, perlindungan hukum kepada pengguna jasa akibat malpraktik, pemberian hak kepada pengguna untuk menolak hasil kegiatan insinyur yang tidak sesuai perjanjian."Kami butuh gambaran dan solusi kepada anggotanya terkait risiko hukum yang dihadapi oleh usaha konsultan di Indonesia," lanjut dia.

Dengan informasi lengkap, sebutnya setiap konsultan bisa mengetahui risiko hukum yang bisa timbul sewaktu-waktu. Selain itu konsultan bisa mengetahui bagaimana menekan risiko biaya hukum yang terus mengancam kelanjutan usahanya."Inkindo DKI dan penyedia perlindungan asuransi akan membantu kemitraan kuat agar ketersediaan perlindungan kepada para anggota bisa dipastikan dan mengurangi resiko yang akan timbul serta Mereka bisa mendapatkan biaya premi yang efisien," terang dia.

Keberadaan asuransi, juga ada dalam regulasi perlindungan profesi konsultan. Asuransi Professional Indemnity menjamin biaya hukum (legal cost expenses) yang timbul selama proses tuntutan ganti rugi berjalan sesuai keputusan lembaga berwenang.

"Konsultan yang menggunakan Asuransi Professional Indemnity bisa mendapatkan manfaat utama yaitu ganti rugi atas tuntutan hukum yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, pelanggaran dalam melakukan tugas dan kewajiban profesi oleh tertanggung. Termasuk mitra tertanggung, konsultan tertanggung serta pihak-pihak lain di bawah tanggung jawab tertanggung," tambah dia. Ant

BERITA TERKAIT

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Walikota Sukabumi: Etika dan Budaya Hukum Memiliki Ukuran Yang Jelas

Walikota Sukabumi: Etika dan Budaya Hukum Memiliki Ukuran Yang Jelas NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad fahmi mengatakan, etika dan…

LPSK Ingin Perkuat Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum

LPSK Ingin Perkuat Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum NERACA Jakarta - Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku ingin…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…