Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak melanjutkan rencana penerbitan obligasi daerah seniai Rp1,2 triliun. Padahal, proses penerbitan obligasi tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tengah mengajukan Ijin Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Djustini Septiana mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memutuskan untuk menunda penerbitan obligasi daerah, karena harus menilai ulang proyek yang menjadi jaminan.”Pak Gubernur minta untuk revaluasi atau nilai ulang proyek yang akan dibiayai, karena adanya perubahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, jelas dia, jika Pemerintah Daerah Jawa Tengah akan menerbitkan obligasi daerah, harus memulai proses dari awal seperti mendapatkan ijin dari DPRD Jawa Tengah.“Sayang juga, sebab sudah panggil konsultan, di peringkat dan dana ADB sebagai pendamping juga dipakai,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan ijin dari DPRD Jateng untuk menerbitkan Obligasi senilai Rp1,2 triliun. Rencananya dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk membangun rumah sakit dan jaringan air bersih.