KPK Sosialisasi Sistem Pengawasan Pajak di Bintan

NERACA

Bintan, Kepri - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan sistem pengawasan penerimaan pajak dalam jaringan (daring) di Lagoi, kawasan wisata berskala internasional di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (29/11).

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan kegiatan tersebut berdasarkan permintaan Pemkab Bintan kepada KPK untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak."Kami yakin melalui sistem pengawasan penerimaan pajak daring ini, penerimaan daerah dari sektor pajak meningkat," kata dia.

Ratusan pengusaha di Bintan diundang dalam kegiatan tersebut sehingga memahami sistem pengawasan penerimaan pajak yang diberlakukan di Bintan. Dengan sistem itu, kata dia kecil kemungkinan pengusaha nakal dapat "bermain". Bahkan melalui sistem daring yang diterapkan, kepala daerah daerah dapat memantau penerimaan pajak."Kalau ada yang nakal, pasti ketahuan. Sistem ini sangat baik," ucap dia.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meluncurkan penerapan sistem pengawasan penerimaan pajak daring Kepulauan Riau dan Riau di Batam.

Kemudian Basaria juga menyatakan pengawasan penerimaan pajak daring perlu dilakukan karena penting. Sistem ini dibangun untuk memastikan setiap pembayaran pajak yang dibayarkan masuk ke kas daerah.

Mantan Direskrim Polda Kepri itu berharap seluruh pemerintah daerah harus mampu memastikan potensi pajak yang diterima daerah, termasuk pendapatan yang bersumber dari nonpajak. Kepastian tersebut dibutuhkan sehingga diketahui berapa pendapatan asli daerah sebagai napas pembangunan daerah.

Penerapan sistem pengawasan pajak sevara daring untuk memudahkan pengawasan terhadap penerimaan pajak. Program itu pula untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.

Sistem yang terbangun juga sepatutnya didukung dengan penerapan sistem administrasi yang benar di pemerintahan daerah."Kami mendorong pemda untuk menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan pajak daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," kata dia.

Penerapan pajak daring dengan menggunakan alat perekam yang terpasang di tempat usaha wajib pajak terhubung langsung dengan data di kantor pemda."Dari sistem yang terbangun, maka seluruh data setiap transaksi akan terkirim langsung ke pemda," tegas dia. Ant