Oleh: Sarwani

Problem utama pembangunan Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila. Otonomi daerah adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sayangnya, tujuan yang diharapkan dengan penerapan otonomi daerah terkait dengan perbaikan keadilan, tampaknya belum terjadi hingga saat ini. Malah sebaliknya, pasca otonomi daerah, ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks Gini Ratio di Indonesia terus meningkat. Angka tertinggi indeks gini tercatat pada tahun 2011 sebesar 0,41.

Banyak faktor yang membentuk indeks gini semakin tinggi pasca otonomi daerah. Satu lembaga kajian ekonomi mengungkapkan beberapa hal yang mengakibatkan ketimpangan semakin melebar. Pertama, dana transfer.  Dana transfer memiliki korelasi positif dengan ketimpangan.  Semakin tinggi dana transfer, angka indeks gini meningkat yang berarti ketimpangan melebar.

Terdengar aneh, mengapa dana yang seharusnya dinikmati secara merata oleh rakyat di daerah-daerah justru menimbulkan ketimpangan? Apa yang salah dengan dana tersebut? Apakah penggunaanya menyimpang dari peraturan yang ada?

Diduga ada perbedaan dampak dari penggunaan dana transfer berdasarkan kategori. Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki arah hubungan yang berbeda dalam hal menimbulkan ketimpangan. Dana lokasi umum berkorelasi positif dengan ketimpangan, sebaliknya dana alokasi khusus memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan. Apakah ini berarti dana transfer sebaiknya dalam bentuk DAK?

Penemuan lain dari studi mengenai ketimpangan adalah degree of revenue atau derajat pendapatan yang berkorelasi positif. Degree of revenue tinggi berarti satu daerah dengan penerimaan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar.

Daerah dengan tingkat PAD tinggi memiliki ciri perekonomian yang ditopang oleh industri ekstraktif, industri manufaktur, dan wilayah perkotaan yang berciri padat modal. Pembagian kue ekonomi di daerah dengan ciri khas tersebut terkonsentrasi pada pemilik modal.

Karena itu jangan silau dengan daerah yang memiliki julukan sebagai daerah terkaya, daerah dengan income tertinggi, atau daerah dengan PAD terbanyak, karena gelar tersebut menjadi bumerang bagi upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apakah dengan demikian perlu ada perubahan kebijakan investasi? Bagaimana dengan pemberdayaan usaha kecil menengah?

Daerah yang mengalami ketimpangan juga disebabkan pelitnya pemerintah daerah dalam mengeluarkan anggaran belanja. Derajat belanja (degree of expenditure) memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan. Semakin tinggi derajat belanja menandakan peran dan kemampuan pemda terhadap penyediaan layanan publik semakin tinggi. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Apakah pemda menyadari pentingnya anggaran belanja untuk menekan ketimpangan?

Beberapa belanja yang memiliki korelasi dengan ketimpangan adalah belanja pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Belanja pendidikan berkorelasi positif dengan ketimpangan. Dugaannya adalah belanja pendidikan belum secara optimal meningkatkan kualitas pendidikan. Alokasi dananya  lebih banyak untuk belanja rutin gaji guru dan pembangunan infrastruktur sekolah.

Berbeda dengan belanja kesehatan yang berkorelasi negatif dengan ketimpangan. Bisa disimpulkan bahwa belanja kesehatan lebih berkualitas dibandingkan dengan belanja pendidikan dalam hal menyediakan pelayanan dasar sebagai modal terwujudnya kesempatan yang sama dalam mengakses kegiatan produktif.

Namun apakah dengan kondisi seperti  ini perlu ada pengurangan anggaran belanja pendidikan dan mengalokasikannya untuk anggaran belanja kesehatan? Jika tidak dapat dilakukan pengalihan anggaran belanja pendidikan, apakah perlu kebijakan lain yang bisa mengubah prioritas pembangunan di sektor pendidikan? (www.watyutink.com)