Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

NERACA

Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin terbang atau beroperasi kembali setelah dinyatakan tidak pailit dalam pengajuan proposal perdamaian dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kreditur.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan bahwa pernyataan tidak pailit itu disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan, saat ini Surat Izin Usaha Angkutan Niaga Berjadwal serta Sertifikat Operator Pesawat Udara milik PT Merpati Nusantara Airlines tidak berlaku karena lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi.

"Untuk mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya," jelas Polana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/11).

Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah sebuah perusahaan melakukan pendaftaran untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh izin mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.

"Pemohon Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur," kata dia.

Persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif, memenuhi persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen), memenuhi persyaratan teknis berupa Rencana Usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal lima tahun dan kemudian mwlakukan pembayaran PNBP.

"Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Izin Usaha akan diproses dan waktunya adalah 30 Hari Kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar," kata Polana.

Setelah memiliki izin usaha, untuk dapat mengoperasikan pesawat udara, harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga yang dapat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara. Tahapannya yaitu pra-aplikasi (pre-application), aplikasi resmi (formal application), kesesuaian dokumen (document compliance), demo and inspeksi dan sertifikasi. Ant

BERITA TERKAIT

KIK EBA Danareksa BTN - Pefindo Kembali Tegaskan Peringkat AAA

NERACA Jakarta - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kembali menegaskan peringkat idAAA bagi KIK EBA Danareksa BTN 04-KPR BTN seri…

Penjelasan Belum Memuaskan - BEI Bakal Kembali Panggil Manajemen SOCI

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meminta manajemen PT Soechi Lines Tbk (SOCI) meminta penjelasan terkait dengan…

APP Sinar Mas Kembali Raih Penghargaan dari Kemenperin - Terapkan Prinsip Industri Hijau

APP Sinar Mas Kembali Raih Penghargaan dari Kemenperin Terapkan Prinsip Industri Hijau NERACA Jakarta – Dua unit industri Asia Pulp…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU NERACA Jakarta - Mitra pengemudi melaporkan Grab ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan…

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…