DPR Desak Pemerintah Atasi Problem Beras Medium

NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta perlu benar-benar memastikan ketersediaan beras medium di tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah agar dapat menghentikan laju kenaikan komoditas tersebut yang ditengarai sedang terjadi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras medium harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog. "Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (14/11).

Dia menambahkan bila kenaikan tidak diatasi maka yang dirugikan adalah kelompok masyarakat menengah bawah. Hal tersebut, lanjutnya, karena sekitar 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah bawah adalah beras medium. Bambang juga mengemukakan bahwa akhir-akhir ini banyak kritikan yang datang terutama terkait dengan permasalahan harga kebutuhan pokok di tengah-tengah warga.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa terutama pada tahun mendatang ketika digelarnya Pemilu 2019, isu mengenai harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. "Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah," ucapnya.

Secara terpisah, mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyarankan agar Perum Bulog menurunkan stok beras simpanannya terkait pengendalian harga beras. "Sekarang harusnya sudah menggelontorkan. Apalagi saat ini Bulog kan sudah bebas melakukan operasi pasar di sepanjang tahun," ucap Menteri Pertanian periode 2004-2009 itu, seperti dikutip Antara.

Anton berpendapat kenaikan ini seiring dengan mulai menipisnya produksi di akhir tahun. Anton menilai besaran beras simpanan, stok mencapai hingga 2,4 juta ton sudah dapat diturunkan untuk menjaga harga hingga akhir tahun. Apalagi menurutnya, dengan lansiran data beras terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan surplus 2,85 juta ton, stok di pasaran bisa sangat pas-pasan hingga akhir tahun.

Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya harga gabah di tingkat petani. "Ada potensi kekurangan beras di akhir tahun. Kan tiap tahun selalu begitu, akhir tahun sampai Februari biasa ada kekurangan. Nggak ada surplus," katanya.

Disebutkan Anton, stok di pasaran bisa berpotensi kurang karena catatan surplus yang dirilis BPS lebih banyak tersimpan di rumah tangga. Potensi kekurangan beras di akhir tahun yang terindikasi dari harga terlihat juga dari data BPS yang menyebutkan adanya penyusutan luas lahan untuk pertanian padi. "Lahan menyusut, sementara tiap tahun ada pertumbuhan masyarakat sekitar 1,4 persen. Konsumsi pasti nambah. Jadi kekurangan ini sesuatu yang jelas," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mencurigai ada indikasi oknum pedagang yang mengubah atau mengoplos beras medium menjadi premium untuk meraup lebih banyak keuntungan.

Budi Waseso mengungkapkan bahwa distribusi atau operasi pasar dengan menggelontorkan beras medium sudah dilakukan, namun harga beras medium mengalami tren kenaikan menjadi Rp9.900 sampai Rp10.500 per kilogram.

"Kalau saya dari penyuplai, justru ada kecurigaan ini ada perubahan beras medium menjadi premium. Bisa dilihat hari ini stok terbanyak mungkin 80 persen medium," kata pria yang akrab disapa Buwas tersebut.

Buwas menyebutkan bahwa sampai saat ini stok beras yang disimpan di gudang Bulog mencapai 2,7 juta ton. Bahkan, Bulog telah melaksanakan operasi pasar dengan menggelontorkan sekitar 60 persen dari stok beras medium untuk menstabilisasi harga. Namun, jumlah beras yang diserap setiap hari tidak sampai 15 ribu ton.

Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya terus memonitor stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar umum, terutama mengingat beras dan komoditas pangan lain seperti ayam dan telur biasanya menjadi penyumbang inflasi.

Menurut dia, selama dua hingga tiga tahun terakhir harga komoditas pangan terpantau stabil, terutama pada hari-hari besar keagamaan. "Pangan kita stabil, harga ayam Rp27 ribu per kg, dan harga telur Rp22 ribu per kg. Kami sudah cek langsung. Masalah beras, pasokan cukup dari Food Station. Stoknya 50 ribu ton di PIBC," kata Amran. munib

BERITA TERKAIT

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan…

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membahas sistem pembelian beras…

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…