Mencuatnya dugaan kasus suap perizinan mega proyek Meikarta, tidak serta merta membuat performa PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terpuruk. Terbukti, raksasa properti nasional ini melaporan laba bersih sebesar Rp2,90 triliun pada kuartal III-2018 atau meroket 593% dari periode yang sama tahun 2017.

Simon Subiyanto, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengungkapkan, kinerja pada kuartal ketiga 2018 memang kurang memenuhi harapan perseroan karena pasar properti di Indonesia melemah. ”Namun melalui proyek Meikarta, Lippo Cikarang memiliki proyek yang berkesinambungan untuk pertumbuhan dimasa depan,”ujarnya.

Subiyanto mengatakan perusahaan juga telah menyerahkan dua menara perumahan Meikarta CBD yaitu, Irvine dan Westwood, secara fisik kepada pelanggan untuk total 863 unit apartemen dengan nilai Rp709 miliar. Masing-masing tower itu punya ketinggian 42 lantai dan merupakan bagian dari 84 tower pertama di kawasan Meikarta. Tahap kedua berikutnya adalah 28 gedung apartemen dengan ketinggian 32 sampai 42 lantai. “Ini menunjukkan komitmen kami untuk menyerahkan unit apartemen kepada pelanggan secara tepat waktu,” ujar dia.

Perusahaan melaporkan total pendapatan sebesar Rp1,84 triliun meningkat sebesar 50% dari periode yang sama tahun 2017, Laba  Kotor Rp1,05 triliun, naik 102%. Adapun laba bersih pada kuartal ketiga lalu terutama yang berasal dari penjualan saham anak perusahaan LPCK, PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU, pengembang Meikarta, sebesar Rp2,35 triliun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lippo Group telah melibatkan sejumlah investor internasional untuk menggarap proyek Meikarta. Kerjasama ini membuat proyek ini dapat berlanjut dengan baik, karena telah dukung oleh investor  global, namun di sisi lain beban perusahaan berkurang seperti disebutkan dalan laporan keuangan bila biaya iklan dan proyek Meikarta tak lagi dicatat sebagai konsolidasi perseroan sejak Juni 2018.

Selama kuartal ketiga, Lippo Cikarang mencatat pendapatan dari rumah hunian dan apartemen mencapai Rp717 miliar turun 24% dari periode yang sama tahun 2017. Nilai ini, menyumbang sebanyak 39% dari total pendapatan. Sementara pendapatan dari Industri dan Komersial tercatat sebesar Rp875 miliar, yang berkontribusi 48% terhadap total pendapatan.

Sementara itu, terkait perizinan Meikarta, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa penyidikan kasus ini tidak serta merta mengantung masa depan proyek tersebut. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, KPK tidak akan menyegel proyek Meikarta sehingga proyek tersebut dapat terus berjalan. Apalagi proyek tersebut sudah melibatkan masyarakat, dalam hal ini konsumen, yang banyak.”Kalau proyek jalan ya jalan terus saja kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum kita pisahkan dengan proyek itu. Yang terjadi sebetulnya kan proses perizinan itu ada pemberian suap, bukan proyeknya," tegas Alexander Marwata