Otto: Peradi Organisasi Advokat yang Sah

Otto: Peradi Organisasi Advokat yang Sah

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengklaim bahwa Peradi merupakan organisasi advokat yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UU 18/2003 (UU Advokat).

"Dari sejarah terbentuknya organisasi advokat sudah dapat dipastikan tidak ada maksud lain dari Peradi oleh UU Advokat," kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (31/10).

Otto mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku saksi yang dihadirkan oleh sejumlah advokat yang mengajukan permohonan uji materi UU Advokat di Mahkamah Konstitusi."Peradi yang terbentuk pada tahun 2004 merupakan wadah organisasi advokat yang disetujui dan dibentuk oleh delapan organisasi advokat setelah UU Advokat diundangkan," kata Otto.

Namun, Peradi kemudian terpecah menjadi tiga kelompok dan hingga saat ini masih bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dua nomor perkara yang berbeda. Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) yang menjadi pihak terkait dalam perkara a quo menilai bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi a quo.

"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk disebut sebagai anggota Peradi, karena Peradi yang mana yang tengah diperjuangkan oleh para pemohon untuk menjadi wadah tunggal organisasi advokat," jelas Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Jimmy Maruli yang mewakili MA dalam memberikan keterangan pihak terkait.

Jimmy menjelaskan secara garis besar dalam dua gugatan sengketa Peradi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing "kelompok Peradi" mengaku dan bertindak sebagai "Peradi yang sah" dengan melakukan rekrutmen anggota, termasuk penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

"Dengan demikian, karena kisruh internal Peradi dan sengketa di Pengadilan Negeri masih berlangsung,akan para pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo, apalagi untuk mendefinisikan frasa 'organisasi advokat' menjadi Peradi sebagaimana yang dimaksud para pemohon," jelas Jimmy.

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan para pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.

Frasa "organisasi advokat" yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dinilai para pemohon bersifat multitafsir. Sifat multitafsir tersebut dinilai Mahkamah dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Mahkamah Agung memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa "organisasi advokat" yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Menurut para pemohon, hal itu dapat dijelaskan dengan adanya tafsir dari KAI terkait organisasi advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah Kongres Advokat Indonesia. Ant

BERITA TERKAIT

Presiden Apresiasi Prestasi Difabel - Inspirasi Semangat Disabilitas Yang Pantang Menyerah

Keberadaan disabilitas masih belum sambut ramah oleh masyarakat dan bahkan institusi sekalipun, sehingga prilaku diskiriminatif masih saja ditemukan di lapangan.…

Mewujudkan Nilai Aset BMN yang Akuntabel

Oleh: Heri Fitrianto, Mahasiswa PKN STAN Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN…

Wakil Walikota Sukabumi: Perlu Penataan Ruang Yang Matang - Tingginya Harga Tanah Berdampak Juga Terhadap Investor

Wakil Walikota Sukabumi: Perlu Penataan Ruang Yang Matang Tingginya Harga Tanah Berdampak Juga Terhadap Investor NERACA Sukabumi - Tingginya harga…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…