NERACA

Jakarta - Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah mendapatkan lisensi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merilis produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Indonesia. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Kata Direktur Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Takayuki Nakazato, masih minimnya penetrasi dana pensiun di Indonesia menjadi alasan bagi Tokio Marine Life Insurance Indonesia untuk turut mengatasi permasalahan tersebut dengan ikut serta berpartisipasi dalam acara Indonesia Retirement Outlook (IRO) di Jakarta pada tanggal 24-25 Oktober 2018. “Acara Indonesia Retirement Outlook bertujuan untuk turut memajukan industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Indonesia dan sekaligus untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi pemberi kerja dan pekerja dalam program pensiun,”ujarnya.

Sementara Direktur PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Nelly Husnayati mengatakan, belum banyaknya pekerja di Indonesia yang memiliki program pensiun menjadi peluang besar bagi Tokio Marine Life Insurance Indonesia  untuk mengembangkan pasar di Indonesia khususnya pada program dana pensiun bagi karyawan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. “Karena itu kami menyiapkan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Indonesia secara baik dan matang. Tak kurang waktu persiapan hingga mendapatkan ijin lisensi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Indonesia mencapai waktu 10 bulan,” papar Nelly.

Nelly melanjutkan, Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah menyiapkan strategi untuk memasarkan produk DPLK dengan cara berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program pensiun untuk karyawan khususnya pada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dan kedepannya juga pada perusahan-perusahaan lainnya di Indonesia.

Pemasaran ini akan dimaksimalkan terlebih dahulu melalui kanal distribusi group business atau employee benefit dan akan terus berkembang kedepannya melalui kanal tenaga pemasar dengan sistem referensi serta tidak menutup kemungkinan berkembang ke kanal distribusi lainnya. “Kami pun menargetkan dalam dua belas bulan kedepan Rp 500 miliar asset under management (AUM) dari kurang lebih 50 perusahaan di Indonesia,” ungkap Nelly.

Sebagai informasi, berdasarkan salah satu survei yang pernah diadakan sebuah lembaga riset menyatakan, 70% pekerja Indonesia mengalami masalah keuangan di hari tuanya atau ketika memasuki masa pensiun. Hal ini terjadi akibat tidak adanya perencanaan masa pensiun pada sebagian besar pekerja di Indonesia. Dari sekitar 50 juta pekerja formal, tidak lebih dari 4 juta pekerja yang telah memiliki program dana pensiun. Padahal program pensiun ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai alternatif pendanaan jangka panjang.