NERACA

Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan akan segera beroperasi setelah mengalami penundaan dalam pembahasannya karena terkendala oleh sejumlah faktor. "Mudah-mudahan pembahasannya bulan ini bisa tuntas sehingga bisa segera beroperasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi saat membuka diskusi "Tapera Sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan" di Jakarta, Senin (22/10).

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Badan Pengelola (BP) Tapera bakal dipimpin oleh satu komisioner dan maksimal diperkirakan memiliki empat deputi komisioner. Empat deputi itu diperkirakan terdiri atas bidang pengerahan, pemungutan, pemupukan, serta administrasi dan hukum. Awalnya ditargetkan bahwa BP Tapera juga akan beroperasi sejak pertengahan tahun 2018. "Terkait BP Tapera ini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner," paparnya.

Menurut Khalawi, harusnya pada tanggal 19 Oktober kemarin adalah rapat terakhir, tetapi terpaksa tertunda antara lain karena adanya peristiwa tragedi bencana alam yang terjadi seperti di Lombok (NTB) dan Palu (Sulteng). Sementara itu, pembicara dalam diskusi Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengakui bahwa awalnya diharapkan BP Tapera sudah terbentuk pada tahun 2018. "Ternyata masih berproses, karena itu diharapkan 2019 sudah beroperasi," kata Adang Sudarta.

Menurut dia, mudah-mudahan sejak para komisioner ditetapkan oleh presiden, mereka dapat langsung bekerja seperti menentukan mekanisme terkait dengan bank kustodian dan manajer investasi. Pihaknya juga sudah mempersiapkan semacam unit pendukung komite BP Tapera tersebut. Harapannya, setelah komisioner dilantik sudah bisa diserahkan ke BP Tapera, sehingga mereka tidak harus bekerja dari nol. Adang juga berharap kerja sama dengan unsur bank kustodian dan manajer investasi dapat menekan biaya, sehingga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa hanya harapan lima persen.

Sementara itu, pengamat perumahan Ruslan Prijadi menginginkan pemerintah dapat memasukkan anggaran BP Tapera ke dalam APBN, meski disadari bahwa kemampuan APBN terbatas kebutuhan perumahan sangat banyak. Ruslan yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi Tapera antara lain dalam hal ketidaksiapan data calon pesertanya, penolakan dari pemberi kerja peserta, kurangnya dukungan dari pemda, serta persoalan tingkat keberhasilan pengerahan dana yang berpotensi rendah.

Target Pembiayaan

Sekedar informasin, Pemerintah sedang menggenjot penyaluran pembiayaan perumahan melalui berbagai skema. Terdapat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sistem Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun 2018, penyaluran dengan skema FLPP tersebut dinilai akan sedikit di bawah target.

Penyaluran FLPP dilakukan olen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang merupakan Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "PPDPP masih optimis target penyaluran dana FLPP dapat tercapai sekitar 95% atau lebih di akhir tahun 2018," ujar Direktur Layanan PPDPP Bimo Adi Nursanthyasto, beberapa waktu lalu yang dikutip Kontan.

Asal tahu saja, target penyaluran FLPP pada tahun 2018 sebanyak 58.672 unit. Namun, hingga saat ini FLPP yang disalurkan masih jauh dari angka tersebut. Bimo bilang hingga kuartal ketiga tahun 2018, FLPP yang disalurkan masih sekitar 30%. Angka tersebut sebesar 17.300 unit dengan nilai Rp 1,94 triliun. Guna mencapai peningkatan penyaluran FLPP, PPDPP telah melakukan evaluasi. Salah satu hasil evaluasi adalah penyesuaian target dari bank pelaksana. Terdapat sejumlah bank yang kesulitan untuk mencapai target penyaluran FLPP. Namun, Bimo bilang masih terdapat bank yang mencapai target bahkan melebihi target. "Bagi bank pelaksana yang dianggap kinerjanya kurang optimal maka targetnya dipindahkan ke bank pelaksana yang dianggap lebih mampu," terang Bimo.

Selain FLPP, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan skema lainnya. Terdapat skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menghimpun dana yang dibayarkan oleh pekerja sebagai peserta. Meski begitu Tapera belum dapat beroperasi. Pasalnya skema tersebut membutuhkan adanya Badan Pengelola (BP) Tapera yang hingga saat ini masih dalam tahap pembentukan komisioner. Selain itu Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembiayaan dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). "BP2BT sudah jalan dengan piloting via lima bank," jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Dua skema tersebut akan menambah program penyaluran bantuan pembiayaan perumahan setelah FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Tahun 2019 ditargetkan penerbitan KPR sebanyak 234.000 unit rumah. Angka tersebut terbagi menjadi 84.000 unit dengan skema FLPP, 100.000 unit dengan skema SSB, 14.000 unit dengan skema BP2BT dan, 36.000 unit dengan skema Tapera.