Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sejarah perekonomian di Jepang dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa industrialisasi mengubah struktur perdagangan internasional dimana terjadi differensiasi produk secara vertikal dan horizontal yang pada galibnya mendukung perdagangan intra. Sementara itu payment system pada galibnya juga mengikuti perdagangan. Industri yang tumbuh ini bukan disebabkan oleh perbedaan sumber daya seperti yang dikatakan oleh kaum Neoklasik tetapi lebih disebabkan oleh increasing return to scale dalam teknologi produksi yang akhirnya mengubah sistem pembayaran. Dengan demikian ada interaksi yang kuat antara increasing return to scale dalam teknologi industri dengan perubahan sistem pembayaran.

Sistem pembayaranpun menopang sistem perdagangan akan barang industri  yang homogenous, barang industri yang terdiferensiasi secara horizontal maupun vertikal. Di Jepang dan Korea Selatan, perdagangan industri yang bersifat intra terbukti mempengaruhi arus perdagangan dan akhirnya juga mengubah distribusi pendapatan melalui instrumen sistem pembayaran. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan tunduk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh.

Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan. Untuk itu model baru dikembangkan untuk menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri.

Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan sistem pembayaran juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini. Dalam analoginya dengan program computer maka program ekonomi harus memiliki Bahasa pemograman yang dapat memerintahkan keterkaitan antara kebijakan industrialisasi dengan system pembayaran. Pertanyaannya siapa dalam system ekonomi yang melakukan fungsi interpretasi sekaligus kompilasi seperti dalam bahasa komputer? Inilah kelemahan ilmu ekonomi karena acap kali mengabaikan peran-peran tersebut. Dalam pembuatan program Java kode sumber diubah menjadi bytecode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable. Untuk menjalankan bytecode tersebut kita membutuhkan Java Runtime Environment (JRE) yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut.

Di Jepang dan Korea Selatan, fungsi ini dijalankan oleh sebuah lembaga yang menaungi perdagangan dan industri. Merekalah sebetulnya yang menciptakan sistem pembayaran sementara bank sentral lebih fokus kepada kebijakan moneter. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program/aplikasi. Fungsi inilah yang dijalankan oleh lembaga yang menaungi perdagangan dan industri dimana lembaga ini dikuasi oleh industri hulu. Dengan kata lain, pembangunan sistem pembayaran dalam negara industri sebetulnya bisa kepada industri hulu. 

Berdasarkan pendekatan chief dari arsitek ekonomi ini maka tak dipungkiri, banyak negara berkembang keliru dalam mengembangkan “Bahasa” program pembangunannya atau istilah kerennya rekayasa. Rekayasa adalah proses berorientasi tujuan dari perancangan, dan pembuatan peralatan, dan sistem untuk mengeksploitasi fenomena alam dalam konteks praktis bagi manusia, seringkali (tetapi tidak selalu) menggunakan hasil-hasil, dan teknik-teknik dari ilmu. Pengembangan teknologi dapat dilukiskan pada banyak ranah pengetahuan, termasuk pengetahuan ilmiah, rekayasa, matematika, linguistika, dan sejarah, guna mencapai suatu hasil yang praktis.  

Model proses pembangunan ini sebetulnya mirip dengan model pengembangan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental (bertingkat). Model ini menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Model ini menggunakan metode iteratif (berulang) dalam mengembangkan sistem di mana working model (model bekerja) sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan (requirement) pembangunan.

Idealnya, sistem pembayaran berbasis industri ini juga menjadi barang publik sehingga memiliki esensi sebagai industri pertahanan. Konsekuensi pertahanan sebagai barang publik ini adalah kerumitan dalam melakukan analisa dibandingkan barang privat dimana mekanisme pembentukan harganya sanagt jelas di pasar. Karena itu peninjauan dan analisa pertahanan sebagai barang publik biasanya dilihat dari efek yang diakibatkannya kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini sering disebut eksternalitas. Dengan demikian pertahanan bukan hanya berperilaku sebagai fungsi protektif dari negara untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan nasional, tetapi juga sebagai fungsi produktif, karena juga harus berdampak pada perekonomian dalam suatu negara.

Sistem pembayaran merupakan bagian penting dari system pertahanan. Seperti halnya Solow, model ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Oleh karenanya, pemberdayaan sumber daya yang positif misalnya melalui pendekatan barang public yang bersifat open system yang ironisnya juga membantu pengembangan teknologi instrumen pembayaran seperti sistem internet tablet. Bukan hanya industri mempengaruhi sistem pembayaran namun juga sebaliknya.