NERACA

Bogor – Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan perusahaan starup atau perusahaan dengan aset skala kecil (usaha kecil dan menengah) go public di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan peraturan mengenai layanan melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding.”Bulan ini masuk rapat dewan komisioner, setelah itu 15 hari sampai satu bulan akan diundangkan Kemenkumham. Paling tidak tahun ini sudah bisa keluar," kata Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady di Bogor, kemarin.

Luthfy mengatakan, equity crowdfunding dapat menjadi alternatif sumber pendanaan terutama bagi perusahaan rintisan (start-up) dengan bentuk investasinya berupa penyertaan saham. Bentuk investasi berupa penyertaan saham tersebut membuat pemodal menerima manfaat berupa pembagian keuntungan atau dividen serta mempunyai hak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dijelaskannya, setiap pihak dapat menjadi pemodal equity crowdfunding dengan ketentuan antara lain memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham, memiliki penghasilan sampai dengan Rp500 juta maksimum investasi 5 persen dari penghasilan, dan penghasilan di atas Rp500 juta maksimum investasi 10 persen dari penghasilan.

Dia juga menyebutkan bahwa equity crowdfunding memiliki sejumlah risiko seperti tidak dapat dividen, saham tidak likuid, dilusi kepemilikan saham, kehilangan modal (capital loss), kegagalan operasional penyelenggara, dan asimetris informasi dan kualitas informasi.”Risiko ini ada juga di saham. Di equity crowdfunding menjadi lebih tinggi karena tidak di-backup profesi penunjang, maka risiko harus benar-benar dikalkulasi misalnya hanya orang dengan profil pendapatan tertentu yang membeli produknya," ujar Luthfy.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri memilih untuk lebih memprioritasnya perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah untuk terdaftar di bursa dibandingkan dengan meneruskan wacana lama untuk mendorong listing perusahaan dengan utang bank Rp1 triliun atau emiten/perusahaan asing yang memiliki aset atau pendapatan 50% di Indonesia. Sementara Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf mengenalkan Go Startup Indonesia (GSI) yang merupakan platform perjodohan/pertemuan pengusaha rintisan dengan investor untuk meningkatkan jumlah pengusaha dan investor di pasar modal.

Dengan adanya platform itu, kata Direktur Akses Non Perbankan Bekraf, Syaifullah akan banyak startup yang berkembang dengan dukungan pembiayaan investor. Disampaikannya, dewasa ini sudah semakin banyak jumlah startup dan pemerintah berkeinginan agar pengusaha rintisan itu semakin maju dan besar. Untuk itu pula perlu perjodohan antara startup dan investor. Dengan menjadi besar, lanjutnya, pengusaha rintisan diharapkan bisa masuk ke pasar modal yang selama ini masih sebagian besar diisi investor asing.

Oleh karena itu, kehadiran GSI bisa mendorong pengusaha menjadi usaha berkelanjutan. Saat ini, sudah ada beberapa perusahaan yang bersedia menjadi investor di usaha pengusaha rintisan tersebut dan diharpakan semakin bertambah banyak. (ant/bani)