Oleh: Dr. Lana Soeliastianingsih MA, Ekonom UI

Sebetulnya jika ditinjau dari sudut APBN pemerintah tidak terlalu mengalami kesulitan keuangan karena APBN 2018 yang disusun dengan asumsi harga minyak dunia 48 dolar AS per barel. Pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari kenaikan harga minyak mentah tersebut. Jadi secara sensitivitas, setiap kali ada kenaikan 1 dolar AS per barel dari minyak mentah dan setiap ada pelemahan Rp100 dari mata uang rupiah, pemerintah justru mendapatkan netto positif antara Rp2 sampai Rp3 triliun. Sensitivitasnya begitu. Jadi kita tidak hanya sekadar melihat pengeluaran pemerintah tetapi penerimaannya pun meningkat, karena kenaikan harga minyak mentah dan adanya pelemahan rupiah.

Oleh karena itu kalau dilihat dari anggaran pemerintah sebetulnya tidak ada masalah di APBN tersebut, karena keuangan pemerintah masih cukup baik. Tetapi kalau kita bicara siapa yang menanggung kenaikan dari harga minyak mentah dunia--subsidi yang diberikan sekarang ini hanya untuk solar karena premium sudah tidak ada di dalam komponen APBN nya pemerintah—misalnya Pertamina atau PLN sendiri yang menanggung kekurangan anggaran, maka itu baru ada yang harus dibicarakan lagi. Untuk sementara karena tidak ada APBN-P atas APBN 2019 maka anggaran subsidi masih sebatas angka yang dicadangkan sewaktu APBN-P.

Hal itu bukan berarti pemerintah tidak punya kepedulian terhadap kesulitan BUMN. Barangkali karena pemerintah melihat Pertamina sendiri sudah mengalami keuntungan beberapa waktu lalu dan tahun 2018 ini menurut Dirut Pertamina keuangannya masih mengalami laba, cuma memang keuntungannya agak berkurang tidak seperti tahun lalu. Dan itu juga bukan berarti kemudian mengalami kerugian. Artinya, barangkali pemerintah melihat BUMN pada tahun-tahun sebelumnya cukup punya cadangan laba yang cukup besar, yang mungkin oleh pemerintah akan dikompensasi di APBN 2019. Pada APBN 2019 anggaran subsidi naik cukup lumayan sekitar total Rp180  triliun. Hal Itu belum lagi bansos sekitar Rp190 triliunan. Sepertinya akan dikompensasi sebagian, kecuali jika harga minyak dunia masih terus naik maka akan ada kebutuhan anggaran subsidi tambahan. Pada asumsi APBN 2019 sudah diakomodir kenaikan harga minyak di angka 70 dolar AS per barel.

Kekhawatian tentang batalnya kenaikan BBM Premium karena pertimbangan daya beli masyarakat mungkin bisa diminimalisir karena konsumsi masyarakat juga sudah menurun banyak. Hanya saja mungkin efek turunan dari batalnya kenaikan harga BBM Premium membuat pelaku usaha berpikir bahwa cepat atau lambat Premium akan naik. Akibatnya, mereka sudah menaikkan harga produk dari sekarang. Hal itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak terjadi “demonstration effect”.

Di sisi lain, kritik  terhadap kebijakan untuk mewajibkan Pertamina menjual harga BBM dengan satu harga dan kewajiban menyediakan Premium di semua SPBU harus dilihat per area yang bukan Jawa, Madura, Bali (Jamali) saja. Di luar Jawa mungkin saja kebutuhan terhadap BBM Premium masih cukup tinggi, tidak seperti kota-kota besar di Jawa. Oleh karena itu bagi masyarakat di luar Jawa harga BBM Premium dipertimbangkan masih cukup terjangkau. Hal itu barangkali yang menjadi keinginan pemerintah. Tapi dengan demikian lagi-lagi Pertamina yang menanggung biaya logistiknya. (www.watyutink.com)