Indonesia Fokus Kembangkan Keuangan Syariah Sosial

NERACA

Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia mulai berfokus untuk tidak hanya mengembangkan industri keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga yang bersifat sosial. "Bagi pemerintah indonesia, produk syariah juga menjadi alat untuk menambah jenis pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, akhir pekan kemarin.

Ia menilai industri keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskian dan mengatasi ketidaksetaraan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan membuka akses dunia usaha. Pemanfaatan keuangan sosial syariah juga dapat diupayakan untuk mendukung pencapaian 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya untuk mencapai SDGs secara global mencapai 6 triliun dolar AS per tahun. Tugas besar berikutnya adalah bagaimana memeroleh pembiayaannya. Menkeu menilai industri keuangan syariah dapat bermain dan memberikan tambahan bagi upaya pencapaian SDGs. Sukuk dipandang dapat menjadi instrumen untuk pendanaan pencapaian target SDGs.

Surat berharga syariah negara retail atau sukuk saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 12 Juli 2018 telah mencapai Rp906,1 triliun. "Indonesia juga menggunakan sukuk retail tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan namun juga untuk mempromosikan inklusi keuangan," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan bahwa prinsip keuangan syariah memiliki kecocokan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target-target dalam SDGs.

Perry menambahkan bahwa upaya kolektif dari para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencapaian SDGs melalui keuangan sosial syariah. "BI juga telah meluncurkan inisiatif Zakat Core Principle. Sekarang pengembangan Wakaf Core Principle juga sudah akan selesai dan akan diluncurkan," kata Perry.

BERITA TERKAIT

OJK Masih Fokus Pendampingan di 2019 - Minat Obligasi Daerah Tinggi

NERACA Solo – Minat pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah (mutual fund) dalam rangka mendanai proyek pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Hanya…

OJK : Kepercayaan Terhadap Pasar Keuangan Meningkat

    NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia pada…

Perbankan Syariah Lebih Suka Akad Mudharabah

    NERACA Jakarta - Praktisi perbankan syariah dari PT Sarana Multigriya Finansial Eko Ratrianto mengatakan perbankan syariah lebih menyukai…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Pengaruhi Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Perbankan

    NERACA   Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Rhenald Kasali memproyeksi bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor…

Hanya 1,7% Penduduk Indonesia Miliki Asuransi

    NERACA   Bandung - Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Dadang Sukresna mengatakan hingga saat ini jumlah penduduk Indonesia…

BI – Bank Sentral Tiongkok Perbarui Perjanjian SWAP Bilateral

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Tiongkok (People's Bank of China/PBC) memperbarui perjanjian…