Indonesia Fokus Kembangkan Keuangan Syariah Sosial

NERACA

Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia mulai berfokus untuk tidak hanya mengembangkan industri keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga yang bersifat sosial. "Bagi pemerintah indonesia, produk syariah juga menjadi alat untuk menambah jenis pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, akhir pekan kemarin.

Ia menilai industri keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskian dan mengatasi ketidaksetaraan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan membuka akses dunia usaha. Pemanfaatan keuangan sosial syariah juga dapat diupayakan untuk mendukung pencapaian 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya untuk mencapai SDGs secara global mencapai 6 triliun dolar AS per tahun. Tugas besar berikutnya adalah bagaimana memeroleh pembiayaannya. Menkeu menilai industri keuangan syariah dapat bermain dan memberikan tambahan bagi upaya pencapaian SDGs. Sukuk dipandang dapat menjadi instrumen untuk pendanaan pencapaian target SDGs.

Surat berharga syariah negara retail atau sukuk saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 12 Juli 2018 telah mencapai Rp906,1 triliun. "Indonesia juga menggunakan sukuk retail tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan namun juga untuk mempromosikan inklusi keuangan," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan bahwa prinsip keuangan syariah memiliki kecocokan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target-target dalam SDGs.

Perry menambahkan bahwa upaya kolektif dari para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencapaian SDGs melalui keuangan sosial syariah. "BI juga telah meluncurkan inisiatif Zakat Core Principle. Sekarang pengembangan Wakaf Core Principle juga sudah akan selesai dan akan diluncurkan," kata Perry.

BERITA TERKAIT

Kemenkop Diharapkan Fokus Upaya Reformasi Total

Kemenkop Diharapkan Fokus Upaya Reformasi Total NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan fokus pada upaya reformasi total koperasi…

BPJS-TK Sumbagsel Fokus Garap Pekerja Informal

BPJS-TK Sumbagsel Fokus Garap Pekerja Informal NERACA Palembang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)…

KONDISI 2018 LEBIH BURUK DIBANDINGKAN SURPLUS 2017 - BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Defisit US$8,57 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami defisit hingga US$8,57 miliar sepanjang Januari-Desember 2018. Angka defisit ini…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

LPS Perkirakan BI Tahan Suku Bunga Di Awal 2019

NERACA Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate pada awal 2019 ini…

Regulator Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

  NERACA Jakarta - Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor…

Sejumlah Perusahaan Jasa Keuangan Manfaatkan NIK - Gandeng Kemendagri

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)…