BUMN Hingga Pemda Diminta Tampung Ikan Hasil Tangkapan Nelayan - Stok Melimpah, Harga Jatuh

NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan prihatin dengan harga ikan nelayan Kabupaten Jembrana, Bali, yang merosot saat hasil tangkap mereka melimpah. Untuk mengatasi merosotnya harga ikan, ia mengajak semua pihak mulai dari BUMN hingga pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung ikan nelayan saat panen hasil tangkap.

"Harusnya harga ikan nelayan saat tangkapan melimpah seperti sekarang bisa diatas Rp10 ribu perkilogram, tapi sekarang hanya Rp9.000," katanya saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.

Selain BUMN dan BUMD, ia melihat sistem penjualan di tempat pelelangan ikan PPN Pengambengan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga juga harus dievaluasi dan diperbaiki. "Proses penjualan di tempat pelelangan tidak berjalan sebagaimana pelelangan, karena sistemnya masih tertutup. Kalau sistemnya tertutup rawan kecurangan, manipulasi, kompromi-kompromi yang bisa merugikan nelayan," katanya.

Menurutnya, dengan harga ikan Rp9.000 perkilogram masih terlalu rendah, karena sebelum panen besar seperti saat ini harga masih menyentuh Rp15.000 perkilogram. Dengan sistem pelelangan terbuka, serta adanya pembeli dari banyak latar belakang baik swasta maupun badan usaha milik pemerintah, menurutnya, bisa membuat harga ikan nelayan stabil.

"Jika sistem pelelangan lebih baik serta ada badan pemerintah yang membeli ikan nelayan, tengkulak atau pembeli ikan tidak bisa mempermainkan harga ikan nelayan. Tugas badan usaha milik pemerintah itu seperti Bulog, yang menampung hasil panen dengan menetapkan harga beli terendah yang layak bagi nelayan," katanya.

Sistem pembayaran yang diterapkan antara nelayan Kabupaten Jembrana dengan pembeli juga menjadi sorotan Susi, karena pembayaran tidak langsung dilakukan begitu ikan selesai ditimbang.

Saat berkeliling di PPN Pengambengan dan berbicara dengan nelayan, ia mendapatkan informasi jika pembayaran dilakukan setiap terang bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan belum dibayar.

"Sudah harganya murah, pembayaran tidak langsung tunai dilakukan. Kalau yang membeli ikan bangkrut bisa-bisa tidak terbayar. Harus dipikirkan agar ikan nelayan langsung dibayar," katanya.

Keluhan nelayan terkait ketersediaan solar saat laut memberikan hasil tangkap yang melimpah juga ia tampung, dan berjanji akan mengkoordinasikan ke institusi terkait agar pasokan solar untuk nelayan diprioritaskan.

Terkait fasilitas kolam labuh bagi perahu nelayan juga ia perhatikan, dengan merencanakan memperpanjang "break water" tahun depan untuk mencegah pendangkalan kolam labuh yang sering dikeluhkan nelayan.

"Saat ini, pengerukan terhadap kolam labuh agar tidak terjadi pendangkalan sudah dilakukan, tapi tanpa penambahan break water pendangkalan akan cepat terjadi. Tahun depan kami akan perpanjang break water untuk mencegah pendangkalan," katanya.

Fasilitas "docking" untuk perbaikan perahu menurutnya, juga perlu ada di PPN Pengambengan, karena docking yang ada saat ini tidak mampu menampung semua perahu yang hendak diperbaiki.

Selama berkeliling di PPN Pengambengan, Susi berinteraksi langsung dengan nelayan, termasuk dengan naik ke perahu yang sedang membongkar ikan dan berdialog dengan awak perahu.

KKP berkomitmen mencetak ahli kelautan dan perikanan lebih banyak, untuk mendukung visi pemerintah menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. "Presiden memiliki visi laut sebagai masa depan bangsa, hal itu harus diwujudkan salah satunya dengan memperbanyak ahli-ahli di bidang kelautan dan perikanan," kata Susi Pudjisatuti.

Ia menambahkan keberadaan politeknik seperti yang ada di Pengambengan ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mencetak ahli-ahli di bidang kelautan dan perikanan. Menurutnya, dengan luas laut yang dimiliki Indonesia, membutuhkan banyak ahli di bidang tersebut, bahkan seharusnya lebih banyak dari ahli pertanian. "Cita-cita saya ahli kelautan dan perikanan di Indonesia lebih banyak dibandingkan ahli pertanian. Hal ini wajar, karena laut kita lebih luas dibandingkan daratan kita," ujarnya.

Tanpa adanya sumberdaya manusia yang ahli di bidang kelautan, tambahnya Indonesia akan kesulitan untuk mengelola potensi kelautan yang luar biasa. Untuk peluang profesi atau pekerjaan, menurutnya laut juga lebih menjanjikan asal sumberdaya manusia yang terjun di sektor tersebut memiliki keahlian yang mumpuni.

"Sebenarnya pekerjaan di darat seperti kantor akan semakin berkurang dengan kemajuan teknologi. Dalam situasi seperti itu, laut menjanjikan pekerjaan dan hasil yang besar," katanya.

Ia berharap, Politeknik Negeri Kelautan Dan Perikanan yang ada di desa nelayan ini bisa membantu menciptakan sumberdaya kelautan dan perikanan, khususnya bagi Kabupaten Jembrana.

Namun ia mengingatkan, pendidikan akademis sektor kelautan dan perikanan juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga laut seperti menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

KABUPATEN SUKABUMI - Dua Bulan Tak Melaut, Nelayan Terpaksa Pinjam Rentenir

KABUPATEN SUKABUMI Dua Bulan Tak Melaut, Nelayan Terpaksa Pinjam Rentenir NERACA Sukabumi – Cuaca buruk yang melanda pantai selatan Kabupaten…

Mulai Buahkan Hasil, Skema KPBU Juga Butuh Insentif

  NERACA   Jakarta - Proyek Infrastruktur yang dibiayai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sudah membuahkan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…