Ketua DPR RI - MKD Kaji Legislator Sebarkan Hoaks

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

MKD Kaji Legislator Sebarkan Hoaks

Purbalingga - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sedang mengkaji sejumlah legislator yang dilaporkan turut menyebarkan hoaks.

"Ini (penyebaran hoaks, red.) kan masalah personal, jadi jangan kaitkan dengan institusi DPR. Ini adalah perilaku personal, sangat tergantung amal dan perbuatan," kata dia di Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (7/10).

Ia mengatakan hal itu kepada wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba). Menurut dia, tidak ada sikap secara kelembagaan terkait dengan permasalahan tersebut, namun hal itu nantinya akan tercermin di MKD.

"Nanti MKD akan kaji, apakah ada etik yang dilanggar, apakah tidak. Kalau ada, akan ada sanksi ringan, sedang, atau berat, tetapi kalau tidak ada, ya sudah selesai," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen itu.

Terkait dengan sejumlah legislator yang dilaporkan turut menyebarkan hoaks, dia mengatakan pihaknya baru mendapat laporan beberapa hari lalu namun belum mendapatkan laporan kembali dari MKD. Menurut dia, laporan yang masuk MKD biasanya diverifikasi terkait dengan identitas terlapor, kasusnya, dan sebagainya."Ini sedang dikaji. Kalau (berkaitan dengan etik) biasanya tidak masuk teguran," ujar dia.

Ia mengajak masyarakat lebih bijaksana dalam membaca atau membuka informasi yang ada dalam genggaman mereka."Kita semua harus memilah-milah, apakah informasi ini benar atau tidak dengan berbagai sumber. Jadi, jangan terlalu percaya karena memang ini adalah perang siber (cyber war). Jadi, orang harus berhati-hati betul dalam membaca informasi karena dari jutaan informasi per detik yang dilihat, baik di Facebook, Instagram, maupun Twitter termasuk Youtube belum tentu semuanya benar," kata dia.

Bahkan, kata dia, hampir 60 persen informasi yang tersebar melalui media sosial tersebut tidak benar atau merupakan berita sampah sehingga masyarakat harus bijaksana. Ant

BERITA TERKAIT

Rutin Kritik Pemerintah, Masyarakat Maklumi Kinerja DPR Jeblok

  Oleh : Sapri Rinaldi, Pemerhati Sosial Politik   Tak terasa beberapa minggu lagi tahun 2019 akan mengganti tahun 2018.…

Pemerintah Kaji Penerbitan Blue Bond

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan mengkaji rencana penerbitan surat utang berwawasan kelautan (Blue Bond)…

Wakil Ketua MPR - Politik Uang Sumber Masalah Demokrasi

Mahyudin Wakil Ketua MPR  Politik Uang Sumber Masalah Demokrasi  Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin menegaskan politik…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum NERACA Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan…

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi Merger dan Akusisi…