Dituding Ingin Utang ke IMF dan WB, Ini Pembelaan Menkeu

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak tegas tudingan yang menyatakan Indonesia berniat mendapatkan utang dengan cara menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia Bank (IMF-WB) 2018.

"Tudingan itu sangat tidak mendasar, karena itulah publik perlu diberikan pemahaman yang benar. IMF itu tidak akan memberikan utang kepada negara yang tidak mengalami krisis, karena mandat IMF itu memang untuk negara yang krisis, itu pun jika diminta," kata Sri Mulyani dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (8/10).

Menurutnya, IMF berfungsi seperti layaknya koperasi yang memberikan pinjaman sementara untuk menyelamatkan perekonomian anggotanya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini Indonesia tidak dalam keadaan krisis. "Perbankan kita terjaga dengan sehat, GDP kita masih tumbuh sekitar 5 persen, defisit APBN menurun, inflasi terjaga rendah, dan moneter stabil. Kami meyakini bila fleksibilitas ekonomi bisa kita jaga, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini," tambah mantan Managing Director Bank Dunia tersebut.

IMF-WB 2018 yang dilangsungkan di Nusa Dua, Bali pada 8-15 Oktober 2018 merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan itu para pemimpin lembaga keuangan dunia, menteri-menteri yang membidangi urusan ekonomi dan moneter, serta pengusaha-pengusaha dari berbagai sektor usaha.

Indonesia menjadi negara ke-4 di Asia yang terpilih menjadi tuan rumah IMF-WB 2018, setelah Singapura, Thailand, dan Filipina. Proses pemilihan sebagai tuan rumah dimulai sejak Indonesia mengajukan proposal pada September 2014 hingga penetapan pada kuartal akhir 2015. IMF-WB 2018 di Bali ini disebut-sebut sebagai yang terbesar dibandingkan kegiatan yang sama sebelumnya dari sisi jumlah peserta. Melibatkan lebih dari 30 ribu peserta yang terdiri atas 5000-an delegasi dan lebih dari 25 ribu non delegasi dari 189 negara.

Indonesia sebagai tuan rumah mencoba menjadikan perhelatan ini untuk memberikan dampak positif sebanyak-banyaknya bagi bangsa. Dari sisi dampak langsung, Bappenas memperkirakan akan ada pemasukan lebih dari satu triliun rupiah yang berasal dari belanja para peserta.

Pertanyaan Indonesia akan berutang lagi timbul lantaran fakta bahwa Bank Dunia adalah pemberi utang terbesar buat Indonesia, yakni untuk pinjaman multilateral. Misalnya, per Februari 2018, pinjaman multilateral Indonesia sebesar Rp 396,02 triliun. Terbesar dari World Bank, Rp 249,67 triliun atau 63,0%

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri buka suara soal adanya pertanyaan tersebut. Menurut dia, gelaran IMF-WB sama sekali tidak bertujuan untuk menambah utang oleh Indonesia. “Ada pertanyaan apakah dengan pertemuan tahunan tujuannya untuk meminta tambahan utang? Jawabannya sama sekali tidak," cuit Chatib lewat akun Twitternya, @ChatibBasri.

Chatib menjelaskan, jika pemerintah Indonesia mau meminta tambahan utang tidak perlu repot-repot jadi tuan rumah IMF-WB. Dia pun mencontohkan Argentina yang meminta utang ke IMF karena krisis. “Untuk meminta tambahan utang, tidak perlu jadi tuan ruman. Argentina meminta utang IMF tahun ini karena krisis. Mereka bukan tuan rumah,” tambahnya.

 

BERITA TERKAIT

Tarik Investasi Butuh Kolaborasi Antardaerah

    NERACA Solo – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa upaya menarik masuknya investasi membutuhkan kolaborasi antardaerah…

Rumah Dinas Menteri di IKN Dipastikan Rampung Juli

  NERACA Kaltim – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pengerjaan rumah dinas 36 menteri Indonesia…

Kemenpan RB Optimalkan Mal Pelayanan Publik Digital di 24 Daerah

  NERACA Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital yang…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Tarik Investasi Butuh Kolaborasi Antardaerah

    NERACA Solo – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa upaya menarik masuknya investasi membutuhkan kolaborasi antardaerah…

Rumah Dinas Menteri di IKN Dipastikan Rampung Juli

  NERACA Kaltim – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pengerjaan rumah dinas 36 menteri Indonesia…

Kemenpan RB Optimalkan Mal Pelayanan Publik Digital di 24 Daerah

  NERACA Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital yang…