Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Tidak Memanfaatkan Fasilitas Negara Saat Kampanye

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin tidak akan memanfaatkan fasilitas negara saat mengampanyekan pasangan Joko Widodo/Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Saya jamin saat tugas kampanye tidak membawa atribut fasilitas dan protokol sebagai Mendagri, serta tidak membawa staf Kemendagri. Sebelumnya, saya mengajukan cuti resmi," kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu pagi (29/9).

Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan bahwa dirinya mampu membedakan tugas sebagai Mendagri dan sebagai juru kampanye. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir akan ada konflik kepentingan dalam keterlibatannya di tim kampanye Pilpres."Saya bisa memilah tugas sebagai jurkam dan tugas saya sebagai Mendagri. Bawaslu, media, dan masyarakat pasti ikut mengawasi tugas saya," ujar dia.

Tjahjo mengaku tidak terkejut ketika mengetahui namanya masuk dalam susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Jokowi/Ma'ruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurut dia, pengalamannya sebagai Ktua Tim Sukses Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Jokowi/Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 membuat dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk mengampanyekan kembali Jokowi pada Pilpres 2019."Bagi saya bukan kejutan karena saya pernah sebagai jurkam dan ketua tim sukses Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Tanggung jawab moral saya sebagai pribadi harus ikut kampanye untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," ujar dia.

Selain Mendagri, ada 14 menteri yang namanya masuk dalam tim sukses Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Nomor Urut 01, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Berikutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Ant