Surakarta-Ada yang mempertanyakan mengapa Solo yang dipilih sebagai tempat Kongres XXIV PWI ,  sekaligus komplit mengundang  Joko Widodo. Supaya adil dan tidak terkesan memihak, seharusnya PWI mengundang serta Prabowo Subiyanto karena sama-sama Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2019, sehingga bisa sama-sama memberi perspektif bagi perkembangan pers ke depan.

" Pilihan kota Solo untuk tempat Kongres PWI kali ini, bukan pertimbangan politik, tapi lebih pada pertimbangan sejarah," tutur Ketua Panitia Pengarah Kongres XXIV PWI, Ilham Bintang, di Hotel Sunan Solo, Jumat (28/9).   

Lebih jauh Ilham menjelakan bahwa pada 9 September 1946, atau 72 tahun lalu tokoh-tokoh pers dari Jawa dan luar Jawa waktu itu, berkumpul di Solo (sekarang Gedung Monumen Pers), kemudian melahirkan wadah persatuan wartawan Indonesia. Kini dengan segala perkembangan dunia pers yang ada,

dan untuk menjawab tantangan ke depan, PWI merasa perlu kembali ke khittah. Kembali ke dasar cita-cita pendirian organisasi ini, sebagai pers kebangsaan.

Untuk itu, kami kembali napak tilas ke Solo," papar Ilham di dampingi Bagian Publikasi Kongres XXIV PWI M.Nasir dan Yusuf Susilo Hartono. 

Adapun kehadiran Joko Widodo, tambahnya, diundang dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, dan tidak sebagai Capres-Pilpres 2019. Oleh karena itu, Panitia Kongres XXIV PWI tidak mengundang Prabowo Subiyanto dalam kapasitas Capres Pilpres 2019.

Seperti diketahui, hubungan PWI dengan Presiden Republik Indonesi, sejak dari Presiden Sukarno, Presiden  Suharto, sampai sekarang terjalin dengan baik. Tradisi silaturahim itulah yang ingin terus dibina juga dalam konteks kebangsaan. 

"Kehadiran Presiden Jokowi hanya membuka kongres, nanti sore, dan tidak memasuki substansi kongres, yang kedaulatannya berada di tangan Pengurus Pusat PWI, dan Pengurus 35 cabang ( dari 34 provinsi dan Solo)," tandas Ilham.

Dalam konteks Pemilihan Umum, PWI sebagai lembaga kewartawanan tetap independen, dalam arti tidak akan memihak salah satu dari dua pasangan yang ada. Bahwa para pengurus dan anggotanya mendukung calon presiden ini atau itu, partai ini atau itu, merupakan hak politik orang perorang. Aturan PWI sangat jelas, bila seorang pengurus ikut nyaleg , atau menjadi tim sukses, maka harus non aktif. Ketua Umum Margiono telah memberi contoh nyata. Saat berlaga pada Pilkada Tulungagung, memperebutkan kursi bupati, ia non aktif. Setelah tidak memenangi Pilbub, ia (berhak) kembali menjabat Ketua Umum PWI.

Menurut data yang ada, jumlah wartawan (pengurus PWI) di berbagai daerah yang menjadi caleg DPRD/ DPD ( Pusat atau daerah) sekitar 10 orang. Kehadirannya dalam kongres ini hanya sebagai peninjau, yang tidak memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum  PWI dan Ketua Dewan Kehormatan. mohar