NERACA

Jakarta – Setelah sukses mengakuisisi 80% saham Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kabupaten Menpawah, Kalimantan Barat senilai Rp 120 miliar, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) sedang mengikuti tender pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) berkapasitas 15 megawatt di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Chief Executive Officer Nusantara Infrastructure, M. Ramdani Basri dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya memang akan membangun PLTBm di lokasi lain di Kalimantan Barat. Namun, dia enggan memberikan penjelasan detail soal rencana tersebut. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, ketersediaan infrastruktur berupa listrik membuat investor tertarik untuk menanamkan modal di Kalimantan Barat.  "Listrik ini kebutuhan dasar sehingga investasi di Kalimantan Barat bisa berkembang."ujarnya.

Terkait dengan peran serta swasta dalam membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P. S. Brodjonegoro menjelaskan bahwa yang dibutuhkan swasta hanya kepastian usaha dan akses pembiayaan jangka panjang. Kepastian usaha di sektor pembangkit, katanya, seperti perjanjian jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). "Infrastruktur tidak bisa pakai kredit komersial biasa. Untuk ini bank nasional juga sudah masuk. Kita sudah punya pembiayaan. Itu yang bisa dimanfaatkan.”jelasnya.

Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan bahwa Nusantara Infrastructure ikut memasukkan dokumen tender proyek PLTBm Sintang. “PLTBm di Sintang itu Nusantara Infrastructure. Tender, jadi proses di PLN sudah, sekarang sedang tender dokumen," ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, saat ini ada tujuh proyek PLTBm yang akan dibangun. Menurutnya, ada PLTBm di Nias, Mentawai, dan Siantan. Dirinya akan terus mendorong pengembangan energi terbarukan ke daerah lain di Indonesia.  Menurutnya, semua upaya akan dikerahkan pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.

Disampaikannya pula, PLN didorong untuk melakukan efisiensi untuk menaikkan biaya pokok produksi listrik.  Dia mengakui bahwa subsidi listrik pada 2019 naik dibandingkan dengan tahun ini. Namun, kenaikan subsidi itu lebih disebabkan oleh penguatan harga energi primer seperti solar dan batu bara. “Selama ini masih pakai diesel [pembangkit listrik tenaga diesel] akan mahal. Kalau perlu tidak ada lagi diesel. Energi terbarukan lebih murah dari diesel. Kalau masih pakai diesel, biaya listrik masih tinggi."tandasnya.