Anggota Dewan Pengarah BPIP - Musuh Kita Ketidakadilan dan Kemiskinan

Prof Mahfud MD

Anggota Dewan Pengarah BPIP

Musuh Kita Ketidakadilan dan Kemiskinan

Makassar - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Mahfud MD mengatakan musuh Indonesia sebenarnya bukan negara lain dengan kolonialisme fisik, tetapi masalah ketidakadilan dan kemiskinan.

"Musuh kita itu ketidakadilan. Saudara beli senjata F16, misalnya, mau berperang dengan siapa. Tapi yang harus diperangi itu koruptor-koruptor yang merugikan negara ini. Sehingga, arah nasionalisme baru kita kedepan harus ada keadilan," kata dia pada kuliah umum bertema "Pemantapan Ideologi Pancasila Untuk Menjaga Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Gedung Rektorat Unhas, Makassar, dikutip dari Antara, kemarin.

Mahfud juga mengatakan dalam presentasinya, Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Namun, Indonesia bukan juga negara sekuler karena agama-agama di Indonesia menjadi spirit kehidupan bernegara dan mempengaruhi berdirinya negara Indonesia.

"Itulah yang disebut Pancasila yang mempunyai fungsi sebagai dasar negara dan selain dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara melahirkan hukum-hukum, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, keputusan rektor, perpres dan lain-lain yang pemberlakuannya harus diikuti dan dipaksakan oleh negara," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Sebagai dasar (hukum) negara, menurut ahli tata negara tersebut, Pancasila menghadapi masalah dan tantangan, yaitu dari sisi pembentukan dan penegakan hukum. Dalam pembentukan hukum di Indonesia masih terjadi jual-beli pasal.

Penegakan hukum juga masih lemah dan diwarnai tindak korupsi. Selain sebagai dasar negara, kata Mahfud, Pancasila mempunyai fungsi lain sebagai cara pandang, cara berperilaku, pedoman etik, pemersatu, dan lain-lain yang tidak berbentuk hukum. Hanya saja, Pancasila bukan sebagai dasar negara ini menghadapi tantangan gerakan mengganti sistem, seperti kesenjangan, intoleransi, radikalisme, hingga munculnya ide negara khilafah. Ant

BERITA TERKAIT

Tiga Anggota DPRD Sumut Kembali Didakwa Terima Suap

Tiga Anggota DPRD Sumut Kembali Didakwa Terima Suap NERACA Jakarta - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK kembali mendakwa tiga orang…

Kerja Sama Petani dan Peternak Ayam Difasilitasi

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian memfasilitasi kerja sama antara petani jagung di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan peternak ayam untuk…

Impor Beras Karena Data Permintaan dan Pasokan Tak Valid

NERACA Jakarta – Impor pangan terutama beras disebut masih terjadi karena data yang dimiliki pemerintah tidak valid mengenai ketersediaan dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun NERACA Medan – Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan…

KPK Janji Limpahkan Kasus Garuda Indonesia ke Penuntutan

KPK Janji Limpahkan Kasus Garuda Indonesia ke Penuntutan NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berjanji…

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru…