Anggota Dewan Pengarah BPIP - Musuh Kita Ketidakadilan dan Kemiskinan

Prof Mahfud MD

Anggota Dewan Pengarah BPIP

Musuh Kita Ketidakadilan dan Kemiskinan

Makassar - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Mahfud MD mengatakan musuh Indonesia sebenarnya bukan negara lain dengan kolonialisme fisik, tetapi masalah ketidakadilan dan kemiskinan.

"Musuh kita itu ketidakadilan. Saudara beli senjata F16, misalnya, mau berperang dengan siapa. Tapi yang harus diperangi itu koruptor-koruptor yang merugikan negara ini. Sehingga, arah nasionalisme baru kita kedepan harus ada keadilan," kata dia pada kuliah umum bertema "Pemantapan Ideologi Pancasila Untuk Menjaga Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Gedung Rektorat Unhas, Makassar, dikutip dari Antara, kemarin.

Mahfud juga mengatakan dalam presentasinya, Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Namun, Indonesia bukan juga negara sekuler karena agama-agama di Indonesia menjadi spirit kehidupan bernegara dan mempengaruhi berdirinya negara Indonesia.

"Itulah yang disebut Pancasila yang mempunyai fungsi sebagai dasar negara dan selain dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara melahirkan hukum-hukum, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, keputusan rektor, perpres dan lain-lain yang pemberlakuannya harus diikuti dan dipaksakan oleh negara," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Sebagai dasar (hukum) negara, menurut ahli tata negara tersebut, Pancasila menghadapi masalah dan tantangan, yaitu dari sisi pembentukan dan penegakan hukum. Dalam pembentukan hukum di Indonesia masih terjadi jual-beli pasal.

Penegakan hukum juga masih lemah dan diwarnai tindak korupsi. Selain sebagai dasar negara, kata Mahfud, Pancasila mempunyai fungsi lain sebagai cara pandang, cara berperilaku, pedoman etik, pemersatu, dan lain-lain yang tidak berbentuk hukum. Hanya saja, Pancasila bukan sebagai dasar negara ini menghadapi tantangan gerakan mengganti sistem, seperti kesenjangan, intoleransi, radikalisme, hingga munculnya ide negara khilafah. Ant

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Bersih MNC Studio Tumbuh 49% - Ditopang Rating Tinggi dan Iklan

NERACA Jakarta – Di kuartal tiga 2018, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) mencatatkan laba bersih Rp168,1 miliar atau naik…

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan   NERACA Manado - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi sebanyak 9.392 iklan…

Harga Premium Tidak Naik untuk Jaga Daya Beli dan Inflasi

NERACA Jakarta -- Presiden Jokowi menegaskan,  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, presiden khawatir kenaikan harga…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat NERACA Jakarta - Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan keamanan obat, sebagai bagian…

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati mengatakan…

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi…