Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

NERACA

Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total jumlah pekerja di Indonesia, hanya sekitar 4 persen pekerja formal yang tergabung dalam Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Direktur & Chief Employee Benefits Manulife Indonesia, Karjadi Pranoto di Surabaya, akhir pekan kemarin, mengatakan berdasarkan Data Otoritas Jasa keuangan (OJK) 2017 menyebutkan jumlah peserta DPLK pada tahun 2017 tercatat sebanyak 3.055.617 pekerja, sedangkan jumlah pekerja sektor formal yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 sebanyak 73,98 juta orang.

"Dari data ini hanya ada sekitar 4 persen pekerja formal yang tergabung melalui kepesertaan DPLK. Melihat persentase yang rendah dari kepesertaan karyawan dalam dana pensiun, kondisi ini menjadi peluang dan potensi bagi DPLK perusahaan Manulife Indonesia untuk terus menggarap pasar tersebut dan secara berkala melakukan sosialisasi peranan dana pensiun guna membangun kesadaran para pemberi kerja," kata Karjadi.

Ia mengatakan Program DPLK dari Manulife Indonesia berusaha mendorong kesadaran perencanaan dana pensiun, dengan sosialisasi berupa edukasi mengenai pentingnya perencanaan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja. "Sebagai salah satu DPLK terbesar di Indonesia, kami berupaya meningkatkan aset kelolaan, menggelar edukasi mengenai peranan dana pensiun bagi perusahaan serta memberikan pelayanan unggul yang didukung oleh layanan mobile demi kenyamanan peserta. Kami pun siap untuk melayani perusahaan-perusahaan yang ingin menyediakan program pesangon bagi karyawannya,” ujarnya.

Upaya ini, kata dia, sejalan dengan komitmen Manulife dalam memenuhi kewajiban pemberi kerja kepada karyawannya, dan mengacu pada kebijakan pemerintah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, khususnya Pasal 167. Karjadi mengatakan pengelolaan dana pensiun merupakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga mereka tidak hanya menjadi perusahaan yang memberikan manfaat keuangan secara reguler namun dapat memberikan manfaat kesejahteraan jangka panjang untuk karyawannya di masa depan maupun sebagai antisipasi terhadap risiko di kemudian hari seperti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.

Melalui Program DPLK, beban perusahaan atau pemberi kerja untuk membayar sejumlah dana yang besar saat pekerja pensiun akan berkurang sehingga tidak mengganggu arus kas perusahaan. Tentunya, DPLK juga dapat menjadi solusi yang lebih baik sehingga perusahaan dapat membayarkan kewajiban dana pensiun secara bertahap sejak dini kepada karyawan melalui DPLK.

BERITA TERKAIT

APT Minta Bursa Tidak Transaksikan BFIN - Masih Proses Sengketa

NERACA Jakarta – Mendorong adanya kepastian hukum dan tanpa adanya intervensi, PT Aryaputra Teguharta (APT) meminta dan mengingatkan operator bursa…

Dana Eksplorasi INCO Capai Rp 8,39 Miliar

Sepanjang September 2018, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) telah menggelontorkan dana kegiatan eksplorasi sebesar US$ 552.865 atau sekitar Rp 8,39…

Menakar Potensi Pasar Dinfra Jasa Marga - Bidik Dana Rp 1,5 Triliun

NERACA Jakarta – Setelah sukses melakukan sekuritisasi aset untuk mendanai pengembangan jalan tol, rupanya membuat PT Jasa Marga (Persero) Tbk…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah Rp14.800-15.200 Per Dolar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengestimasi nilai tukar Rupiah per dolar AS sepanjang 2019 akan…

BTN Jalin Kerjasama dengan KOI - Program Satu Juta Rumah

      NERACA   Jakarta - Sejalan dengan komitmen menyukseskan Program Satu Juta Rumah dan mendukung kesejahteraan para atlet…

Maybank Sediakan Fasilitas Pinjaman Rp3 Triliun untuk AP II

      NERACA   Jakarta - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) meningkatkan kemitraan strategis dengan PT Angkasa…