Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

NERACA

Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total jumlah pekerja di Indonesia, hanya sekitar 4 persen pekerja formal yang tergabung dalam Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Direktur & Chief Employee Benefits Manulife Indonesia, Karjadi Pranoto di Surabaya, akhir pekan kemarin, mengatakan berdasarkan Data Otoritas Jasa keuangan (OJK) 2017 menyebutkan jumlah peserta DPLK pada tahun 2017 tercatat sebanyak 3.055.617 pekerja, sedangkan jumlah pekerja sektor formal yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 sebanyak 73,98 juta orang.

"Dari data ini hanya ada sekitar 4 persen pekerja formal yang tergabung melalui kepesertaan DPLK. Melihat persentase yang rendah dari kepesertaan karyawan dalam dana pensiun, kondisi ini menjadi peluang dan potensi bagi DPLK perusahaan Manulife Indonesia untuk terus menggarap pasar tersebut dan secara berkala melakukan sosialisasi peranan dana pensiun guna membangun kesadaran para pemberi kerja," kata Karjadi.

Ia mengatakan Program DPLK dari Manulife Indonesia berusaha mendorong kesadaran perencanaan dana pensiun, dengan sosialisasi berupa edukasi mengenai pentingnya perencanaan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja. "Sebagai salah satu DPLK terbesar di Indonesia, kami berupaya meningkatkan aset kelolaan, menggelar edukasi mengenai peranan dana pensiun bagi perusahaan serta memberikan pelayanan unggul yang didukung oleh layanan mobile demi kenyamanan peserta. Kami pun siap untuk melayani perusahaan-perusahaan yang ingin menyediakan program pesangon bagi karyawannya,” ujarnya.

Upaya ini, kata dia, sejalan dengan komitmen Manulife dalam memenuhi kewajiban pemberi kerja kepada karyawannya, dan mengacu pada kebijakan pemerintah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, khususnya Pasal 167. Karjadi mengatakan pengelolaan dana pensiun merupakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga mereka tidak hanya menjadi perusahaan yang memberikan manfaat keuangan secara reguler namun dapat memberikan manfaat kesejahteraan jangka panjang untuk karyawannya di masa depan maupun sebagai antisipasi terhadap risiko di kemudian hari seperti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.

Melalui Program DPLK, beban perusahaan atau pemberi kerja untuk membayar sejumlah dana yang besar saat pekerja pensiun akan berkurang sehingga tidak mengganggu arus kas perusahaan. Tentunya, DPLK juga dapat menjadi solusi yang lebih baik sehingga perusahaan dapat membayarkan kewajiban dana pensiun secara bertahap sejak dini kepada karyawan melalui DPLK.

BERITA TERKAIT

ASN Milenial Diandalkan Dalam Industri Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyongsong era revolusi industri 4.0, termasuk menyiapkan Aparatur…

Kemendes PDTT Minta KPK Temukan Formula Pengawasan Dana Desa

Kemendes PDTT Minta KPK Temukan Formula Pengawasan Dana Desa NERACA Palembang - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

BPOM Mobile, Upaya BPOM Tingkatkan Perlindungan Kepada Masyarakat

BPOM Mobile, Upaya BPOM Tingkatkan Perlindungan Kepada Masyarakat NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat akan obat dan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Holding BPR Bisa Terjadi

      NERACA   Padang – Pemerintah sedang gencar untuk menyatukan perusahaan-perusahaan BUMN yang satu lini bisnis. Seperti misalnya…

Suku Bunga Acuan Ditahan

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) untuk keempat-kalinya secara berturut-turut mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse…

BI Jamin Longgarkan Likuiditas dan Kebijakan Makroprudensial

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menjamin kondisi likuiditas yang longgar bagi perbankan dan akan memberikan stimulus…