Begini Jurus Kemenperin Demi Wujudkan Indonesia Kuat

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif mewujudkan “Indonesia Kuat” melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di dalam negeri. Langkah strategis ini diyakini mampu menjadi fondasi yang kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

“Upaya yang dilakukan, antara lain implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, menekan defisit neraca perdagangan, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, dan pelaksanaan program e-Smart IKM,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar ketika menjadi pembicara pada talkshow Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, sebagaimana disalin dari siaran resmi, pekan lalu.

Haris menjelaskan, Making Indonesia 4.0 dijadikan sebagai strategi untuk kesiapan memasuki era revolusi industri generasi keempat. Ini juga menjadi salah satu agenda pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian aspirasi besar dalam mewujudkan Indonesia berada pada jajaran negara 10 ekonomi terbesar di dunia tahun 2030.

“Kesuksesan implementasi Making Indonesia 4.0 diyakini mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen pada periode tahun 2018-2030,” paparnya.

Untuk itu, di dalam peta jalan tersebut, terdapat lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya dan ditetapkan sebagai industri pionir yang siap memasuki era digital. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.

“Lima sektor industri prioritas itu sudah mempunyai daya ungkit besar dalam hal penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar,” tuturnya.

Haris melanjutkan, guna memperbaiki struktur perekonomian saat ini, Kemenperin mengemban tugas menjaga neraca perdagangan pada sektor industri. “Strategi kami dalam menekan defisit neraca perdagangan antara lain memfasilitasi pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor serta mempermudah legalitas melalui Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk meningkatkan daya saing ekspor produk kayu Indonesia,” sebutnya.

Kemenperin juga aktif mendorong pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, kemudian mendukung pengurangan impor BBM solar dengan mengimplementasikan mandatory penggunaan Biodiesel 20 (B20), serta upaya pengendalian impor barang konsumsi yang terfokus pada rencana kenaikan PPh Pasal 22.

“Selain itu, strategi lainnya dari Kemenperin, yakni percepatan pengembangan dan penyebaran industri di luar Pulau Jawa. Misalnya, melalui penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pembangunan sentra Industri kecil dan menengah (IKM) di kabupaten atau kota,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Kemenperin, selama periode tahun 2015-2017, sebanyak 10 kawasan industri telah beroperasi. Sementara, tahun ini sudah ada tiga kawasan industri yang beroperasi, dan tahun depan akan ada lima kawasan industri yang beroperasi. Sehingga pada periode tahun 2015-2019 direncanakan akan ada 18 kawasan industri baru yang telah beroperasi.

Mengenai pembinaan dan pengembangan SDM, Haris menyampaikan, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri. Untuk program pendidikan vokasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, hingga saat ini, Kemenperin sudah menggandeng sebanyak 608 industri dan 1.753 SMK.

Bahkan, di seluruh SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kemenperin, juga telah dilengkapi sarana workshop, laboratorium, teaching factory, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

“Jadi, para lulusan kami itu selain menjadapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Jumlah lulusan per tahun sebanyak 5.000 orang per tahun. Selain itu, pengembangan SMK dan Politeknik di Kemenperin ke depannya akan di arahkan menuju pendidikan dual system,” terangnya.

Terkait pelaksanaan program e-Smart IKM, sejak diluncurkan pada awal 2017 hingga saat ini, jumlah pelaku IKM yang terlibat dalam kegiatan worskhop e-Smart IKM sebanyak 4.000 orang.

BERITA TERKAIT

“Make Indonesia Great Again”, Mirip Trump-isme?

  Oleh: Iman Poldi, Mahasiswa Fikom Univ. Gunadarma   Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto baru-baru ini  menggunakan…

Indonesia Sejajar dengan Eropa Soal Pengawasan Obat dan Makanan

Indonesia Sejajar dengan Eropa Soal Pengawasan Obat dan Makanan  NERACA Jakarta - Pemerintah Palestina optimistis Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara…

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia NERACA Jakarta – Pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di terus dilakukan di…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…