Hitung Ulang APBN Akibat Ulah Rupiah

Oleh: Sarwani

Fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat dinamis menyulitkan pemerintah dalam menetapkan asumsi makro ekonomi dalam APBN 2018. Meski Bank Indonesia berusaha keras mengendalikan nilai tukar rupiah, namun kekuatan pasar yang lebih menentukan.

Rupiah melemah cukup dalam, bahkan sempat menyentuh Rp15.000 per dolar AS. Pelemahan ini  membuat pemerintah harus menghitung ulang pendapatan, belanja, dan pembiayaan  dalam nota keuangan APBN 2018.

Sejumlah pihak menyatakan pemerintah sudah harus mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2018. Pemerintah wajib menaikkan asumsi nilai tukar rupiah ke kisaran Rp14.700-Rp14.900 per dolar AS. Namun ada juga yang menyatakan asumsi APBN saat ini masih cukup baik.

Meskipun rupiah mengalami tekanan yang cukup besar hingga tahun depan, mata uang tersebut masih berpeluang mendekati nilai fundamentalnya. Di samping itu, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki   defisit transaksi berjalan. Jika berhasil maka akan sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang Garuda tersebut. Nilai fundamental rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 secara rata-rata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi APBN 2018 meleset dari target yang ditetapkan pada awal tahun sehingga berdampak pada asumsi makro yang semakin tidak realistis, salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Realisasi sampai semester I 2018 sebesar Rp 13.855 per dolar AS, jauh melebihi asumsi yang ditetapkan pada awal penyusunan APBN sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Perubahan asumsi nilai tukar rupiah tentu memiliki dampak luas pada perhitungan pendapatan, belanja,  dan pembiayaan dalam APBN 2018. Sejauh mana dampak ini pada masing-masing pos tersebut? apakah perubahan ini menguntungkan bagi pemerintah atau sebaliknya?  Bagaimana dengan dampak perubahan asumsi tersebut terhadap perhitungan APBN secara keseluruhan?

Penghitungan nilai tukar rupiah merupakan domain BI, namun tetap diperlukan penghitungan ulang atas konsekuensi dari pergerakan nilai tukar dalam postur penerimaan dan belanja negara.

Untuk RAPBN 2019, Sri Mulyani menawarkan pembahasan lebih lanjut soal asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019, dari yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 14.400 per dolar AS, menyusul  masih berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Besar kemungkinan asumsi nilai tukar rupiah akan diubah dari yang telah ditetapkan. Pemerintah menegaskan pembahasan tersebut untuk mendapatkan angka yang kredibel sebagai cerminan dinamika yang terjadi agar ada kepercayaan dalam APBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga minggu pertama September 2018 mencapai Rp 13.977 per dolar AS.  Pergerakan nilai tukar rupiah yang sangat dinamis ini dipengaruhi oleh kondisi global timbulnya perang dagang AS dan China, normalisasi kebijakan moneter AS, dan  berkurangnya modal yang masuk ke emerging market. Kondisi tersebut bakal terus berlangsung hingga tahun depan, sehingga pemerintah bersama DPR perlu membahas lagi besaran asumsi kurs.

Dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal , apakah asumsi nilai tukar rupiah tersebut bisa lebih realistis?  Risiko fiskal apa yang dihadapi jika kemudian terjadi perubahan kurs rupiah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN? Bagaiman dampaknya terhadap asumsi makro yang lain? (www.watyutink.com)

 

BERITA TERKAIT

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Lapang Dada

  Oleh : Arizka Dwi, Pemerhati Sosial Politik   Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan…

Kebijakan dan Nasib Ekonomi di Tengah Ketegangan Perang Global

  Pengantar: Sebuah diskusi publik kalangan ekonom perempuan yang diselenggarakan Indef yang berlangsung di Jakarta, belum lama ini, menampilkan Pembicara:…

Ketahanan Ekonomi Indonesia Solid Tak Terdampak Konflik di Timur Tengah

    Oleh: Eva Kalyna Audrey, Analis Geopolitik   Kalangan pakar mengungkapkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sangat solid dan bahkan…

BERITA LAINNYA DI Opini

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Lapang Dada

  Oleh : Arizka Dwi, Pemerhati Sosial Politik   Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan…

Kebijakan dan Nasib Ekonomi di Tengah Ketegangan Perang Global

  Pengantar: Sebuah diskusi publik kalangan ekonom perempuan yang diselenggarakan Indef yang berlangsung di Jakarta, belum lama ini, menampilkan Pembicara:…

Ketahanan Ekonomi Indonesia Solid Tak Terdampak Konflik di Timur Tengah

    Oleh: Eva Kalyna Audrey, Analis Geopolitik   Kalangan pakar mengungkapkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sangat solid dan bahkan…