Hitung Ulang APBN Akibat Ulah Rupiah

Oleh: Sarwani

Fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat dinamis menyulitkan pemerintah dalam menetapkan asumsi makro ekonomi dalam APBN 2018. Meski Bank Indonesia berusaha keras mengendalikan nilai tukar rupiah, namun kekuatan pasar yang lebih menentukan.

Rupiah melemah cukup dalam, bahkan sempat menyentuh Rp15.000 per dolar AS. Pelemahan ini membuat pemerintah harus menghitung ulang pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam nota keuangan APBN 2018.

Sejumlah pihak menyatakan pemerintah sudah harus mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2018. Pemerintah wajib menaikkan asumsi nilai tukar rupiah ke kisaran Rp14.700-Rp14.900 per dolar AS. Namun ada juga yang menyatakan asumsi APBN saat ini masih cukup baik.

Meskipun rupiah mengalami tekanan yang cukup besar hingga tahun depan, mata uang tersebut masih berpeluang mendekati nilai fundamentalnya. Di samping itu, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Jika berhasil maka akan sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang Garuda tersebut. Nilai fundamental rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 secara rata-rata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi APBN 2018 meleset dari target yang ditetapkan pada awal tahun sehingga berdampak pada asumsi makro yang semakin tidak realistis, salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Realisasi sampai semester I 2018 sebesar Rp 13.855 per dolar AS, jauh melebihi asumsi yang ditetapkan pada awal penyusunan APBN sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Perubahan asumsi nilai tukar rupiah tentu memiliki dampak luas pada perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN 2018. Sejauh mana dampak ini pada masing-masing pos tersebut? apakah perubahan ini menguntungkan bagi pemerintah atau sebaliknya? Bagaimana dengan dampak perubahan asumsi tersebut terhadap perhitungan APBN secara keseluruhan?

Penghitungan nilai tukar rupiah merupakan domain BI, namun tetap diperlukan penghitungan ulang atas konsekuensi dari pergerakan nilai tukar dalam postur penerimaan dan belanja negara.

Untuk RAPBN 2019, Sri Mulyani menawarkan pembahasan lebih lanjut soal asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019, dari yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 14.400 per dolar AS, menyusul masih berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Besar kemungkinan asumsi nilai tukar rupiah akan diubah dari yang telah ditetapkan. Pemerintah menegaskan pembahasan tersebut untuk mendapatkan angka yang kredibel sebagai cerminan dinamika yang terjadi agar ada kepercayaan dalam APBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga minggu pertama September 2018 mencapai Rp 13.977 per dolar AS. Pergerakan nilai tukar rupiah yang sangat dinamis ini dipengaruhi oleh kondisi global timbulnya perang dagang AS dan China, normalisasi kebijakan moneter AS, dan berkurangnya modal yang masuk ke emerging market. Kondisi tersebut bakal terus berlangsung hingga tahun depan, sehingga pemerintah bersama DPR perlu membahas lagi besaran asumsi kurs.

Dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal , apakah asumsi nilai tukar rupiah tersebut bisa lebih realistis? Risiko fiskal apa yang dihadapi jika kemudian terjadi perubahan kurs rupiah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN? Bagaiman dampaknya terhadap asumsi makro yang lain? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…