Pemkot Depok Daftarkan 67.934 Warga ke BPJS Kesehatan 

NERACA

Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendaftarkan 67.934 warga ke BPJS Kesehatan agar segera tercapai Universal Health Coverage (UHC) yaitu program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial pada 2019.

"Penambahan jumlah kepesertaan warga Depok ini berdasarkan surat dari Dinas Sosial Kota Depok sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APDB," kata Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono saat kegiatan Konferensi Pers bersama BPJS Kesehatan Kota Depok, Rabu (12/9).

Ia mengatakan untuk mendukung percepatan UHC menuju terwujudnya perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Kota Depok diperlukan dukungan dan peran serta lintas sektor dan lintas program.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Maya Febriyanti Purwandari mengatakan untuk wilayah Kota Depok, berdasarkan hasil sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan Cabang Depok dengan Pemerintah Daerah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, saat ini sekitar 77 persen penduduk Kota Depok telah terdaftar dalam program JKN-KIS.

Hal ini kata dia berarti bahwa ditargetkan terdapat penambahan peserta sebanyak minimal sekitar 18 persen lagi penduduk Kota Depok yang terdaftar di tahun 2018. Dikatakannya untuk mempercepat universal health coverage di Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Depok akan melakukan penambahan PBI APBD sebanyak 67.934 peserta.

Diperkirakan setelah penambahan PBI APBD tersebut, jumlah peserta JKN-KIS di Kota Depok telah mencapai 81 persen. Sehingga dibutuhkan sekitar 14 persen atau sekitar 263 ribu penduduk terdaftar lagi untuk mencapai universal health coverage.

Maya mengatakan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Depok sangat baik. Hal ini tampak dari penambahan PBI APBD Kota Depok yang sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana salah satu isinya yaitu menginstruksikan kepada Kemendagri untuk memastikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program JKN-KIS.

Untuk penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Depok, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 129 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 32 Puskesmas, 84 Klinik Pratama, 11 Dokter Praktik Perorangan, dan 2 Dokter Praktik Gigi Perorangan. Ant