Tiga Tahun Beruntun SPS Group Rajai KPR Subsidi

NERACA

Jakarta – Pengembang PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group kembali menyabet penghargaan sebagai “Pengembang KPR Subsidi Terbanyak”, pada Malam Penganugerahan BTN Property Award yang digelar oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 14 Agustus 2018, di Grand Ballroom Hotel Kepinsky, Jakarta Pusat.

Penghargaan tersebut merupakan kali ketiga yang diraih SPS Group selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2015 silam. Bukan itu saja, pada ajang yang sama perseroan juga mampu menempati posisi runner-up sebagai “Pengembang KPR Komersial Terbanyak”.

Atas kedua predikat itu, Managing Director SPS Group Asmat Amin mengaku bangga lantaran kerja kerasnya selama ini mendapat penghargaan bergengsi dari Bank BTN, satu-satunya institusi perbankan milik negara dengan fokus bisnis pada pembiayaan sektor properti.

“Saya senang dan bangga sekali menerima dua penghargaan BTN Property Award 2018. Ini akan memacu semangat kami untuk terus berkaya, menghadirkan produk-produk berkualitas namun harga terjangkau,” kata dia dalam jumpa pers, di Jakarta, Jum’at (24/8).

Asmat Amin mengatakan, tahun ini SPS Group kembali akan fokus menggarap pasar hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan empat proyek, mencakup satu area pengembangan sebelumnya dan tiga merupakan yang terbaru.“Semua proyek kami masih fokus di sekitar wilayah timur Jakarta, seperti di Karawang, Purwakarta, hingga ke Subang, Jawa Barat,” ujar dia.

Dijelaskan, keempat proyek tersebut yaitu: Pertama, Grand Cikarang City 2. Proyek ini dikembagkan pada area seluas 70 hektare sebanyak 6.700 unit dengan tipe hunian 29/60 meter per segi dan harganya dibandrol mulai dari Rp148 jutaan. Grand Cikarang City 2 merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya, yakni Grand Cikarang City 1 yang dibangun oleh PT Budi Langgeng Persada, salah satu anak usaha SPS Group. Sebelumnya, pada proyek itu telah dikembangkan hunian di area seluas 500 hektare dengan total lebih dari 6.000 unit rumah terbangun.

Kedua, Grand Karawang Residence. Proyek ini direncanakan akan dibangun dengan total luas lahan mencapai 500 hektare dan terdiri dari dua proyek. Letaknya yang berada di dekat pintu tol dan kawasan industri tersebut kian menambah optimis perusahaan untuk kembali meraih kesuksesan pada tahun ini. Pada tahap awal akan dibangun sekitar 4.300 unit rumah subsidi di lahan sekitar 100 hektare.

Ketiga, Grand Subang Residence. Proyek yang merupakan salah satu pendatang baru dalam grup usaha SPS ini juga dibangun di lokasi strategis, tak jauh dari beberapa perusahaan besar di Subang. Lokasinya berada di dalam kota, persisinya di daerah Belendung, Subang, Jawa Barat.

Grand Subang Residence akan dikembangkan di area seluas 30 hektare dengan total 2.800 unit dengan harga mulai dari Rp130 jutaan.“Proyek ini sudah kami luncurkan sejak awal tahun. Pasar di sana (Subang) juga sangat bagus. Waktu itu, baru mau buka, sudah ada perusahaan pesan untuk karyawannya,” aku Asmat Amin.

Terakhir, Grand Purwakarta Residence. Sama dengan Grand Subang Residence, proyek rumah rakyat dia area seluas 300 hektare tersebut juga merupakan salah satu proyek terbaru SPS Group, dengan target pasar para pekerja industri dan masyarakat sekitar. Sebagaimana kawasan hunian lainnya, keempat proyek baru tersebut juga bakal dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas modern.

Komit Bangun Hunian MBR

Konsistensi SPS Group mendukung Program Sejuta Rumah yang digulirkan Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla tidak diragukan. Buktinya, SPS Grup setiap tahun – berturut-turut sejak 2015 – 2017 – selalu berhasil membangun hunian sebanyak lebih dari 15 ribu unit, dengan harga terjangkau. Bahkan, pengembang yang bermarkas di Cikarang, Jawa Barat tersebut mentargetkan jumlah pembangunan yang sama di tahun ini.

Menurut Asmat Amin, hal itu dilakukan sebagai upaya membantu Pemerintah menyelesaikan persoalan backlog – kesenjangan antara jumlah pasokan dengan permintaan hunian – yang hingga sekarang masih tergolong tinggi. Dimana, backlog rumah tahun ini masih menganga di angka 11 juta unit. Di sisi lain, kebutuhan hunian terus meningkat sekitar 800 ribu unit per tahun.

“Bagi Pemerintah, memperkecil angka backlog rumah bukanlah perkara mudah. Karenanya, seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu membantu merealisasikan pembangunan Sejuta Rumah. Untuk itu, SPS Group hingga kini masih tetap komit membangun hunian terjangkau bagi MBR,” ucap dia.

Dia menyarankan agar dalam lima tahun ke depan Pemerintah membuat program pembangunan rumah bagi MBR tersendiri yang lebih massif, terstruktur, dan terencana guna mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, Pemerintah juga harus berani menawarkan insetif yang menarik bagi dunia usaha sehingga developer baik BUMN maupun swasta dengan sendirinya berbondong-bondong membangun hunian terjangkau bagi MBR.

“Saat ini, kan hampir semua developer enggan membangun hunian murah lantaran belakangan ketersediaan tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis sudah semakin langka. Kalaupun ada, pasti harganya sudah selangit yang sulit dijangkau oleh pengembang. Apalagi bila skala bisnis mereka kecil dengan kemampuan finansial yang minim,” ungkap dia.

Asmat Amin memaklumi bahwa keengganan developer membangun hunian bagi MBR tidak terlepas dari sejumlah insentif dari Pemerintah, seperti skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan properti) dan subsidi bunga kredit hunian belum mampu memikat minat dunia usaha sektor properti. Selain itu, ketentuan harga unit dan luasan rumah subsidi yang cenderung sama di tiap-tiap wilayah, dimana masing-masing dipatok Rp140 jutaan dan Rp7,8 – 8 juta per meter persegi.

Ketentuan itu, terbilang sumir dan tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Sebab, pada praktiknya para pengembang kerap kesulitan melakukan hitung-hitungan bisnis pengembangan proyek hunian MBR dengan keuntungan yang wajar karena karakteristik bisnis serta daya beli masyarakat di masing-masing wilayah berbeda-beda.

Seharusnya, Pemerintah menentukan nilai jual rumah subsidi sesuai ilmu perbankan, dengan cara menghitung sepertiga besaran UMR (upah minimum regional) masing-masing daerah dikalikan 20 tahun plus bunga cicilan 5% per tahun. Misalnya, di Kota Subang dengan UMR Rp2,7 juta, maka akan ketemu angka sebesar Rp226 jutaan (1/3 UMR = Rp900.000,- + bunga cicilan 5% = Rp45.000,- x 240 bulan). Begitu juga di Karawang, dengan UMR Rp4,5 juta maka akan ketemu harga Rp340 jutaan per unit. 

Jadi, dengan ukuran 25 meter per segi, maka harga rumah subsidi akan berbeda-beda sesuai karakteristik dan daya beli masyarakat di satu dearah. Skema ini juga memungkinkan pengembang untuk men-down grade luasan unit menjadi lebih kecil ketika hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk karena harga tanah di daerahnya lebih mahal.“Perhitungan harga rumah subsidi seperti ini lebih fair dan menarik bagi developer ketimbang skema harga yang diberlakukan Pemerintah saat ini,” tambah dia.

Disinyalir, masih tingginya angka backlog rumah hingga saat ini dipicu oleh pasokan hunian bagi MBR yang minim, bahkan nyaris tidak bertambah. Untuk menekan angka backlog setidaknya pemerintah harus mampu membangun 2,2 juta unit per tahun plus kebutuhan rumah yang bertambah secara reguler tiap tahun.

“Jadi, apabila ingin menyelesaikan persolan backlog rumah dalam lima tahun ke depan, maka Pemerintah harus mampu membangun sekitar 3 juta unit per tahun. Inilah yang harus di-create oleh Pemerintah dengan cara merevisi harga rumah subsidi berdasarkan daya beli masyarakat di setiap kota, menawarkan insentif menarik, dan jangka waktu kredit yang lebih panjang dengan bunga ringan,” saran Asmat menutup perbincangan. Mohar