Oleh: Djony Edward

Proyeksi utang Indonesia pada 2019 sempat menjadi polemik antara Ketua MPR dan Menteri Keuangan. Belakangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi APBN pun turut ambil suara, dikatakan Indonesia sudah di ujung jebakan utang. Benarkah?

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2019 mencanangkan tahun 2019 pembayaran bunga utang, baik itu bunga utang dalam negeri maupun luar negeri pemerintah, naik dari proyeksi APBN 2018.

Dalam RAPBN 2019 tersebut tertulis bahwa bunga utang dalam negeri naik 10,1% dari Rp232 triliun menjadi Rp255 triliun. Sementara bunga utang luar negeri naik 14,8% dari Rp17,3 triliun menjadi Rp19,9 triliun.

Dengan demikian, total bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah jika menggunakan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3% dan rata-rata nilai tukar Rp14.400 per dolar AS, berjumlah Rp275,4 triliun.

Adalah Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah akan beban bunga utang yang semakin bertambah ini. Ia menilai dengan nilai tersebut dana APBN akan habis hanya untuk membayar bunga utang dan kondisi ini tidaklah baik. “APBN sudah tidak sehat, prioritas APBN sudah terperangkap untuk membayar utang,” ujarnya beberapa hari lalu.

Dia melihat angka tersebut nilainya di atas batas wajar karena sudah menjadi pos belanja terbesar setelah belanja rutin. Pandangan ini mirip dengan pandangan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang sempat diprotes Menkeu Sri Mulyani.

“Lebih besar dari belanja modal, belanja sosial, dan belanja subsidi. Sementara proporsi pembayaran bunga terhadap total belanja negara pun makin meningkat,” demikian kritik Ecky.

Sebagai bahan perbandingan, di akhir pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pembayaran bunga utang tidak sebesar pemerintahan saat ini. Proporsi bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat hanya 11,1%, dan sekarang di pemerintahan Jokowi sudah 17,2%.

Beban bunga ini mengalami lonjakan karena pemerintahan Jokowi sangat jor-joran berutang. Pemerintah harus menjelaskan kondisi utang secara utuh ke publik. Misalkan memang ada Rp396 triliun utang yang dilunasi di tahun ini, tapi perlu diingat net pembiayaan di outlook APBN 2018 dalam bentuk penerbitan SBN adalah sebesar Rp388 triliun. Artinya jumlah utang baru yang ditarik sekitar Rp784 triliun.

Beban bunga utang sebesar itu karena sejak 2016 lalu, pemerintah selalu menarik utang lebih banyak daripada pembayaran bunga utang.

Pada tahun 2017, pemerintah hanya melunasi utang SBN sebesar Rp284 triliun, tetapi justru menarik utang SBN baru sebesar Rp726 triliun. Lalu, 2016 pemerintah melunasi Rp254 triliun, tetapi menambah sebesar Rp 660 triliun. Oleh karena itu selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2018, stok utang pemerintah dalam bentuk SBN bertambah sebesar Rp1.600 triliun.

Ini artinya, kita sudah nyaris masuk dalam jebakan besar utang (big debt trap) karena kita berutang sekadar untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang sebelumnya. Ujung-ujungnya yang menikmati adalah para investor, khususnya investor asing yang menerima pembayaran bunga utang tiap tahun. Sebagai catatan, surat utang negara kita yang hampir separuhnya dikuasai asing. Ini juga berbahaya untuk stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. “Dan lebih memprihatinkan lagi, di era pemerintahan Jokowi debt to GDP ratio kita pun terus naik dari 24% menjadi 29%,” ungkap Ecky.

Pertanyaannya, apakah dengan kondisi utang dan perkembangannya seperti itu sebagai pertanda bahwa Indonesia benar-benar berada di ujung jebakan utang? Apakah kita akan kembali dalam jebakan utang IMF dan Bank Dunia?

Masuk Fase Lambat

Akibat perekonomian dengan fondasi utang sebagai panglimanya, maka hal ini mulai berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam fase akselerasi yang lambat. Pasalnya, pertumbuhan signifikan belum ditunjukkan oleh semua sektor ekonomi di tanah air.

Kepala Divisi Asesmen Makro Ekonomi Bank Indonesia Fadjar Majardi mengatakan pelambatan fase pemulihan ekonomi ini telah berlangsung sejak kuartal II/2015 hingga kuartal II/2018.

Adapun, fase pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berada di fase perbaikan yang sering disebut L-shape recovery. “Perekonomain Indonesia sampai triwulan II/2018 sedang berada dalam fase akselerasi yang lambat dan posisi below trend menuju above trend,” ungkap Fadjar beberapa waktu lalu.

Dari analisanya, output gap terindikasi mendekati titik nol, meskipun finance-neutral output gap lebih rendah dari konvensional output gap. Ini mengindikasikan masih adanya finance gap yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan.

Sayangnya, perbaikan ini dibebani oleh trend pelebaran defisit transaksi berjalan. Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II/2018 telah mencapai 3%. “Jadi Indonesia belum mencapai trend tapi sudah mengalami current account deficit,” ujarnya.

Dari sisi struktural, dalam posisi defisit transaksi berjalan, dia menilai tidak baik jika ekspor hanya mengandalkan produk sumber daya alam.

Sementara itu, pangsa pertumbuhan industri terhadap PDB turun terus karena sektor jasa yang meningkat. “Kemampuan sektor industri untuk ekspor dibandingkan dengan PDB jadi lemah padahal pertumbuhan PDB butuh impor.”

Akhirnya, impor menjadi lebih tinggi dari ekspor. Dia menilai kondisi ini cukup bahaya kalau dibiarkan tanpa ada perubahan struktural.

Sementara Menkeu Sri Mulyani kerap mengkritik balik para pengritik utang pemerintah. Sri mengatakan paparan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan soal utang terllau politis dan menyesatkan. Bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan sarkasme mengkritik Zul,”Jangan ngomong utang negara kalau tak mengerti data.”

Zulkifli Hasan pun membalas, pernyataan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan jelang hari Kemerdekaan lalu bersumber dari Nota Keuangan 2018 yang disampaikan pemerintah.

Dalam dokumen tersebut, ujar Zulkifli, tidak ada penjelasan soal pembayaran pokok utang. “Dari mana angka Rp396 triliun yang dimaksud Sri Mulyani?,” tanyanya.

Dia melanjutkan, dalam Nota Keuangan 2018 hanya tertulis pos pembayaran bunga utang sebesar Rp238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp399 triliun. “Tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar Rp396 triliun seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani.”

Zulkifli mencoba mencocokan pernyataan Sri Mulyani dengan data dalam Nota Keuangan yang telah dilaporkan. Jika benar ada dana Rp396 triliun, seharusnya jumlah total pembayaran utang yang sudah ditambahkan pembayaran bunga utang Rp238 triliun mencapai Rp634 triliun.

“Nilai Rp634 triliun adalah total beban utang yg sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya #JawabBenar,” tulisnya.

Zul juga menekankan bahwa tugas MPR dan DPR adalah mengingatkan pemerintah dan pembicaraan itu dalam kapasitas politik. Jadi apa yang keliru?

Yang jelas, kombinasi tumpukan utang besar dan defisit transaksi berjalan yang terus melebar, tentu saja akan menjadi pisau bermata dua yang sangat berbahaya bagi daya tahan perekonomian ke depan.

Karena itu, kebiasaan buruk ini harus dihentikan, diperlukan tim ekonomi yang kreatif yang dapat mengubah struktur perekonomian yang tidak sehat ini menjadi lebih sehat, kuat dan mandiri. (www.nusantara.news)