KPK Diminta Hentikan Rotasi yang Tidak Transparan

KPK Diminta Hentikan Rotasi yang Tidak Transparan

NERACA

Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK meminta pimpinan institusi hukum tersebut menghentikan rotasi pejabat struktural yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.

"Kami sampaikan sikap agar pimpinan menghentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas. Ini merupakan upaya bersama untuk memastikan bahwa KPK dijalankan dengan berpatokan pada sistem," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Rabu (15/8).

Berdasarkan informasi dihimpun, ada setidaknya 6 direktur yang posisinya dirotasi pimpinan KPK yaitu Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas), Direktur Gratifiksi, Direktur Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan dua direktur lainnya.

Posisi lain yang dirotasi adalah kepala biro hingga kepala bagian termasuk Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang totalnya ada sekitar 15 direktur, kepala biro dan kepala bagian. Rotasi itu diduga tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, sebab tak melibatkan Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK.

"Proses yang diduga tidak transparan, penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK membuat kami di Wadah Pegawai KPK perlu menyampaikan hal ini pada Pimpinan KPK dan juga pada publik sebagai pemilik KPK yang sesungguhnya," tambah Yudi.

Yudi mengakui bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal lumrah dalam proses berorganisasi, namun yang menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK."Hal tersebut berangkat dari kondisi bahwa KPK berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka, tetapi didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK," jelas Yudi.

Menurut dia, sistem itulah yang memastikan peran masing-masing elemen dapat saling mengawasi sehingga mencegah potensi korup yang bisa terjadi ketika adanya kekuasan tanpa pengawasan dari elemen KPK itu sendiri.

Tanpa adanya hal tersebut maka rotasi dan mutasi berpotensi dapat menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi."Itulah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana, melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," tambah Yudi.

Yudi menjelaskan bahwa WP KPK sudah menemui pimpinan pekan lalu untuk membicarakan rotasi/mutasi tersebut."Persoalannya, pasca-diadakan 'hearing' dengan pimpinan terkait hal ini, rotasi dan mutasi hanya diundur pelaksanaannya tanpa adanya proses 'assessment' dan uji kompetensi dari aspek manajemen serta keahlian pada bidang tertentu sebagaimana praktik yang selama 15 tahun ini di laksanakan dalam mengelola SDM KPK," ungkap Yudi.

Pelantikan yang sedianya dilakukan pada 14 Agutus 2018 itu ditunda menjadai 24 Agustus 2018. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengatakan bahwa rotasi tersebut merupakan diskresi pimpinan untuk membuat KPK sebagai organisasi tetap berjalan dinamis. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…

Hanya 46% Perusahaan Pembiayaan Yang Dapat Manfaatkan DP0%

NERACA Jakarta - Sebanyak 102 perusahaan pembiayaan (multifinance) dinyatakan tidak dapat memanfaatkan pelonggaran uang muka (down payment/DP) menjadi nol persen…

Lagi, Aperni Jual Kapal Tidak Produkif

Dinilai sudah tidak lagi produktif, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) resmi mendivestasi aset perusahaan berupa kapal, yaitu kapal…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…