Kementerian Perindustrian mencari insentif fiskal untuk pengembangan motor listrik di dalam negeri, kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika. Saat ini, PPnBM motor sudah nol persen.

"Kami sedang mengarah ke sana (pengembangan motor listrik), bagaimana menangani motor listrik dan mendorongnya. Tapi, sekarang kalau Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) motor itu kan sudah 0 persen. Jadi mungkin kami cari (insentif) yang lain," ujar Putu di Tangerang, Banten, sebagaimana disalin dari siaran resmi.

Untuk menarik investasi pengembangan baterai maupun unit motornya, Putu menyampaikan bahwa kemungkinan akan menggunakan instrumen tax holiday dan tax allowance. "Ke depan diskusikan super deduction tax. Kalau siapkan Sumber Daya Manusia nanti juga ada. Banyak hal yang bisa dilakukan," tukas Putu.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan juga sekaligus menjaga energi sekuriti khususnya disektor transportasi darat.

"Kami selalu ingin percepat. Kami pikir tentang 'energy security' dan pikir ramah lingkungan dan bagaimana 'local endorment'. Kita maksimalkan indutri untuk mendorong nilai tambah," ungkap Putu. Menurut Putu, aturan yang mengatur tentang penerapan mobil listrik kemungkinan akan tertuang bersamaan dengan aturan tentang Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).