Penyebaran informasi atau berita hoaks di jejaring media sosial akan terus meningkat di tahun politik ini. Untuk itu, Kepolisian Republik Indonesia terus memantau akun-akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian maupun hoaks di tengah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang dapat membuat gaduh masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran capres dan cawapres 2019 dengan dua kandidat. Di mana pertarungan terjadi antara calon petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan Sandiaga Salahudin Uno. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Mabes Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal menegaskan, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memantau pergerakan akun media sosial yang dapat mempengaruhi konflik di masyarakat sejak lama. "Kami sudah bergerak. Melakukan ini sejak sebelum pendaftaran capres dan cawapres kemarin. Sampai penetapan kita lakukan langkah-langkah antisipatif patroli siber dunia maya dan nyata. Kami sudah sebar," kata Iqbal. Iqbal menegaskan, pihaknya terus memantau bila ada seperti kelompok penebar ujaran kebencian yang sempat membuat gaduh masyarakat di media sosial seperti Saracen dan Muslim Cyber Army . Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto memprediksi penyebaran hoaks akan meningkat tajam menjelang Pilpres 2019. "Pastinya lebih tinggi, terlebih saat ini memasuki tahun politik," katanya. Menurut dia, berita-berita hoaks di media sosial akan semakin gencar untuk penggiringan opini, membuat berita positif bagi kandidatnya dan untuk black campaign atau kampanye hitam bagi lawan politiknya. "Patroli siber akan terus digalakkan. Mudah sekali untuk mengetahui penggugah pertama karena saat ini teknologinya sudah canggih," tuturnya. Karena itu, kata Wawan, BIN akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kami tidak ingin sedikit-sedikit ditangkap karena penjara akan penuh. Kami ingin ada sikap mendidik, saling menasihati dan saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan tidak benar," ucapnya Menurut dia, berita hoaks di jejaring media sosial jumlahnya sudah cukup banyak. Bahkan, informasi hoaks sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia. Wawan menuturkan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang rentan dengan hoaks mengingat pengakses internet Indonesia sudah mencapai lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk. "Generasi milenial paling rentan bahaya hoaks," ujarnya. Apabila para pengguna internet tidak waspada dengan hantu hoaks di jejaring media sosial maka akan terpengaruh menyebarkan berita hoaks kepada koleganya, sehingga memunculkan efek bola salju yang menggelinding makin besar. Karena itu, media mainstream mempunyai peran penting dalam menghadapi dan memerangi bahaya berita-berita palsu yang berseliweran di dunia maya. Sementara itu, platform medsos Facebook sendiri merasa ketar ketir menghadapi pemilu. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penggunaan teknologi machine learning untuk mendeteksi berita palsu. Selain itu, machine learning ini juga dapat mengurangi jangkauan halaman yang menyebarkan berita palsu. Facebook juga memperluas program yang dapat memungkinkan mitra pengecek faktanya untuk mendeteksi gambar dan video yang mengandung informasi tidak benar. Facebook juga akan menggunakan teknologi yang dapat secara otomatis mengidentifikasi dan menurunkan duplikat dari berita palsu. "Hoax tiruan telah menjadi tren yang terus menguat di tahun 2017 dan 2018. Dengan menggunakan machine learning kita mampu untuk mengidentifikasi dan menurunkan duplikat dari artikel yang ditandai palsu oleh pemeriksa berita," kata Product Manager Facebook Tessa Lyons. Lyons kemudian menjelaskan bahwa machine learning ini dapat mengidentifikasi halaman yang menyebarkan berita palsu untuk mengejar keuntungan berdasarkan aktifitas sebelumnya. "Halaman-halaman ini sering menyalin konten (dari sumber lain), dan sinyal lainnya adalah situs ini memiliki iklan berkualitas rendah," ujarnya. "Kita juga melihat pola dimana admin halaman yang berbasis di satu negara menargetkan orang di negara lain. Admin-admin ini biasanya memiliki akun yang mencurigakan yang asli namun teridentifikasi di sistem kami memiliki aktifitas yang mencurigakan," lanjut Lyons. Lyons juga menyatakan bahwa halaman-halaman dapat mengembalikan jangkauannya jika berhenti menyebarkan konten palsu. "Ada kemampuan untuk merehabilitasi halaman anda," tutup Lyons.