NERACA

Jakarta – Indonesian National Shipowners Association (INSA) minta dukungan pemerintah untuk mendorong daya saing serta membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional yang masih terbuka luas.

"Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, antara lain berupa bunga kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman lebih sederhana," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto kepada pers usai perayaan HUT ke-51 INSA di Jakarta, disalin dari Antara.

Dikatakan, dukungan itu diharapkan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar sekaligus membuka peluang bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor dan impor. Dia menilai untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang perlakuannya setara untuk pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

INSA, katanya, juga mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kapal niaga nasional tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini besarnya 10 persen.

Pihaknya, katanya, juga berhasil mendorong pemerintah menrbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan PPenyerahan Alat Angkutan Tertentu yang tidak dipungut PPN, dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan kepada Perusahaan Angkutan Laut Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan organisasinya untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, seperti telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Anggotanya, kata Carmelita, sudah mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal. "Hal ini terlihat dengan adanya pertumbguhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Saat ini setidaknya ada 26.000 kapal niaga nasional yang ada di Indonesia dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya," katanya.

Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (Insa) meminta calon presiden dan calon wakil presiden agar konsisten dalam membangun negara maritim yang telah dimulai serta berkembang saat ini. "Kalau yang saya lihat Pak Jokowi itu sudah punya konsep membangun negara maritim, begitu pula Pak Prabowo. Sekarang saya hanya meminta siapapun yang duduk di situ, tetap melaksanakan konsisten dengan kebijakan membangun maritim kita," kata Ketua DPP Insa Carmelita Hartoto.

Carmelita menjelaskan apabila pemerintah serius dengan konsep negara maritim, maka erat kaitannya dengan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. "Kita selalu bicara biaya logistik, tetapi pada kenyataannya banyak aspek-aspek yang belum mendukung untuk itu," katanya.

Dia menyebutkan empat isu penting yang harus menjadi perhatian para capres dan cawapres, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) harga bahan bakar minyak (BBM). Carmelita menyebutkan negara lain dikenakan bunga dua hingga tiga persen, sementara Indonesia masih 12 persen. "Kalau negara lain tidak dikenakan, bagaimana kita bisa bersaing kalau suku bunga kita tinggi. Karena programnya membangun negara maritim, seharusnya dikasih stimulus," katanya.

Kedua, dia mendesak adanya penjagaan laut dan pantai (sea cost guard) karena dia menilai Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat ini belum diberikan kekuatan untuk mengatur laut Indonesia. "Kita tidak bisa melakukan apapun, nyatanya Bakamla juga tidak diberikan 'power' untuk mengatur laut kita," katanya.

Ketiga, lanjut dia, terkait Azas Cabotage yang harus dipertahankan karena menyangkut kedaulatan. "Jangan coba-coba mengubahnya, contoh terjadi Tsunami dan perang apakah kapal-kapal asing akan berada di perairan kita makanya kita harus membangun armada kita sendiri yang bisa menggerakkan logistik dengan kapal domestik kita dalam hal ini mengangkut makanan maupun penumpang," katanya. Keempat, kata Carmelita, berikan peran swasta lebih dalam membangun negara maritim, terutama pelibatan pembangunan infrastruktur laut.