Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD

NERACA

Sukabumi - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masih lemah dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD)."Kami minta agar sektor pajak dan retribusi bisa dimanfaatkan," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Jumat kemarin (10/8).

Padahal kata Rojab, potensi pajak dan restribusi di Kota Sukabumi masih banyak yang bisa digenjot. Bahkan aku Rojab, DPRD pernah mengajukan raperda inisiatif untuk mendongkrak PAD."Kami perkirakan, potensi pajak dan retribusi bisa mencapai kisaran Rp60 miliar. Sekarang baru sekitar Rp44 miliar," jelas Rojab.

Saat ini besaran PAD Kota Sukabumi tak beranjak di kisaran Rp375 miliar. Sebagian besarnya atau sekitar Rp300 lebih miliar, dikontribusi dari RSUD R Syamsudin SH. Jadi, Pemkot Sukabumi hanya mampu menghasilkan pajak dan retribusi sekitar Rp44 miliar."Jadi kalau dipersentase masih relatif kecil," ujarnya.

KUA-PPAS merupakan gambaran skema APBD tahun depan. Gambaran besaran APBD Kota Sukabumi 2019 ditaksir sekitar Rp1,3 triliun. Ada peningkatan namun tak signifikan dibanding APBD 2018 sebesar Rp1,2 miliar."Tanpa skema pembiayaan dari bantuan provinsi maupun dari pusat, struktur APBD 2019 Kota Sukabumi sekitar Rp1,3 triliun,” ujar dia.

Untuk itu Badan Anggaran DPRD meminta agar jajaran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bisa melibatkan tim akademisi. Artinya, kata Rojab, tim tersebut bisa mengkaji potensi PAD yang riil."Kalau dilihat masih banyak potensinya. Ya seperti dari menara telekomunikasi, tera, dan lainnya. Sejauh ini pendapatan dari BPHTB, pajak hotel, dan lainnya sudah cukup bagus. Hanya perlu peningkatan. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi sudah lumayan bagus," tandasnya.

Selain itu Badan Anggaran DPRD juga masih mempertimbangkan rencana perluasan Tempat Pembungan Sampah Akhir (TPSA) Cikundul. Apalagi, pengadaan lahannya terkait dengan penganggaran.“Belum bisa dipastikan disetujui atau tidak," terangnya.

Sebagian anggota badan anggaran menginginkan adanya pengkajian terlebih dahulu sebelum usulan tersebut dimasukkan dalam KUA-PPAS, sebelum dibahas dalam Raperda APBD Kota Sukabumi 2019. Apalagi, dana yang dibutuhkan cukup besar.“Dananya Sebesar Rp32 miliar. Tapi, beberapa teman mempertanyakan kajiannya seperti apa. Sebab untuk perluasan TPSA itu harus ada kajian tentang anggaran dan teknisnya, minimal harus ada sosialisasi dengan masyarakat,” katanya.

Sebagai solusi, dewan meminta dilakukannya pemanfaatan dan pemilahan sampah oleh masyarakat untuk mengurangi volume sampah di TPSA. Selain itu, meminta bantuan dana ke Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan TPSA regional atau TPSA bersama.“Tinggal datang ke provinsi. TPSA regional dikelola oleh Kota dan Kabupaten Sukabumi, biayanya akan lebih murah. beberapa daerah di Jawa Barat sudah melakukan ini,” jelasnya.

Menurut Rojab, KUA-PPAS tahun 2019 mencapai Rp1,3 triliun. Anggaran itu belum termasuk bantuan Provinsi Jawa Barat sehingga diperkirakan lebih dari angka tersebut.“Ada peningkatan dibanding APBD tahun 2017 sebesar Rp1,2 lebih,” pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

Masuk Musim Hujan, Harga Komoditas Sayuran Merangkak Naik - Kabid Diskopdagrin Kota Sukabumi: Kenaikan Masih Dalam Batas Kewajaran

Masuk Musim Hujan, Harga Komoditas Sayuran Merangkak Naik Kabid Diskopdagrin Kota Sukabumi: Kenaikan Masih Dalam Batas Kewajaran NERACA Sukabumi -…

Pemkot Tangerang Terus Lakukan Terobosan Atasi Kemacetan Kota

Pemkot Tangerang Terus Lakukan Terobosan Atasi Kemacetan Kota NERACA Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Provinsi Banten, terus melakukan inovasi…

Pemkot Palembang: Batas Perekaman KTP-e 31 Desember

Pemkot Palembang: Batas Perekaman KTP-e 31 Desember NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengingatkan warganya yang belum merekam data…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM NERACA Jakarta - Skim pembiayaan syariah dana bergulir segera bisa diakses…

Pemprov Banten Targetkan 2022 Bebas Permukiman Kumuh

Pemprov Banten Targetkan 2022 Bebas Permukiman Kumuh NERACA Serang - Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten menargetkan pada 2022 bebas permukiman kumuh…

Pemprov Sumsel Prioritaskan Tanggulangi Kemiskinan Enam Kabupaten

Pemprov Sumsel Prioritaskan Tanggulangi Kemiskinan Enam Kabupaten  NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan memprioritaskan menanggulangi kemiskinan…