Sebagian Defisit BPJS Kesehatan Ditutup APBN

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagian dari defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditutup dengan menggunakan APBN, namun masih menunggu hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sebagian akan kita tutup, tapi kita lihat hitungannya," kata Menkeu usai dipanggil Presiden Joko Widodo terkait defisit BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/8).

Menkeu dipanggil Presiden bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Fahmi Idris mengatakan arahan Presiden untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ini diserahkan kepada Menko PMK. "Kesimpulannya hari Kamis (9/8) besok rapat di Kemenko PMK untuk pendalaman," kata Fahmi Idris.

Dia juga mengungkapkan, walaupun defisit BPJS Kesehatan masih terjadi, Presiden dalam arahannya tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat maupun tidak boleh ada pengurangan manfaat. "Opsinya dari mana menutup pembiayaan itu. Untuk itu arah Presiden kalau itu masalah teknis diserahkan ibu menko. Hari Kamis itu akan rapat," kata Fahmi Idris.

Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp8,03 triliun.

Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan tarif premi atau iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tarif iuran akan tetap, baik untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Untung Suseno Sutarjo mengatakan, peningkatan iuran tidak akan menjadi jalan yang ditempuh pemerintah untuk atasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebab, defisit keuangan BPJS Kesehatan disebabkan berbagai faktor.

Faktor utama yang membuat defisit keuangan BPJS Kesehatan terus membengkak, menurut Untung, adalah masalah tunggakan atau piutang kepesertaan. Dengan alasan itu, menaikkan premi dikhawatirkan justru akan menambah kesulitan BPJS Kesehatan menarik iuran. "Cukup besar penunggakkan iuran peserta, dan peningkatan iuran akan menambah besar peserta yang menunggak, sehingga tak selesaikan masalah," ujar Untung.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan terus naik dari tahun ke tahun. Tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 11,2 triliun. Jumlah itu naik dari tahun 2017 yang sebesar Rp 9 triliun dan tahun 2016 yang sebesar Rp 9,7 triliun. Peningkatan iuran sebelumnya disebut menjadi salah satu opsi pemerintah mengatasi defisit. "Penanganan defisit BPJS sudah dibahas sejak tahun lalu, dengan melihat semua opsi termasuk peningkatan iuran," ujar Untung. Untung bilang, pemerintah tengah merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Dalam aturan yang bakal segera terbit itu, dia bilang, berbagai sektor akan terlibat.

BERITA TERKAIT

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

DEFISIT APRIL 2019 TERBESAR SEJAK JULI 2013 - NPI Alami Defisit Hingga US$2,5 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada April 2019 defisit sebesar US$2,50 miliar. Defisit tersebut disebabkan oleh…

Genjot Pertumbuhan Pasar Modal - BEI Gandeng Kerjasama BPJS Kesehatan

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan industri pasar modal lebih besar lagi dari jumlah investor dan emiten, PT Bursa Efek Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ada Promo, Kenaikan Tarif Ojol Dianggap Semu

    NERACA   Jakarta - Ketua Tim Peneliti Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) Rumayya Batubara menyatakan promosi berlebihan…

DBH Migas Diharapkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

      NERACA   Jakarta - Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil Migas (Perdasus DBH Migas) diharapkan segera…

ESDM : 64% Produksi Gas untuk Dalam Negeri

    NERACA   Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan 64 persen produksi gas untuk dalam negeri. Dengan alokasi ini diharapkan…