Lingkungan Makin Terjaga Dengan Penguasaan Freeport

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan aspek lingkungan sekitar lokasi pertambangan akan makin terjaga dengan penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Pernyatasn pers yang diterima di Jakarta, menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI).

Proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan," kata Siti Nurbaya.

Pihaknya akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan. Siti Nurbaya hadir dalam penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham.

Siti Nurbaya sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport.

Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan. "Selain mengendalikan limbah 'tailing' secara ramah lingkungan, PT FI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah 'tailing' sebagai bahan baku industri sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PT FI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya," kata Diti Nurbaya.

Meski alot, berbagai upaya pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama. "Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia, akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak area tambang," kata Siti Nurbaya.

HoA yang ditandatangani itu merupakan langkah maju dan strategis mewujudkan kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah RI dan PTFI/FCX pada 27 Agustus 2017.

Poin-poin penting dalam kesepakatan tersebut, antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan Pemerintah Indonesia dengan para pihak bukan berupa Kontrak Karya, dan divestasi saham PT FI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Bangun Smelter Selain itu, PT FI diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui KK seperti selama ini dan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah PT FI memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam IUPK OP.

Untuk mendukung divestasi saham, telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika pada 12 Januari 2018. Kedua pemda secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT FI sebesar 10 persen. (dbs)

BERITA TERKAIT

Tragedi Lingkungan Gempa Bumi

Oleh: DR Amanda Katili Niode Ph.D., Manajer Climate Reality Indonesia Bencana alam di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan puluhan ribu korban…

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks NERACA Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI perlu bersinergi dengan media untuk…

OJK Pantau Kesepakatan Jiwasraya dengan Pemegang Polis

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau kesepakatan yang telah dicapai antara PT. Jiwasraya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Kembangkan Instrumen Pembiayaan Bencana

Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB akan dikumpulkan para ahlinya, supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam…

Simpati Mengalir Dari Pemimpin Dunia

  Jumat (28/9) sore menjadi hari kelabu bagi masyarakat Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah karena wilayah tersebut diguncang gempa berkekuatan…

Korea Beri Bantuan Kemanusiaan US$1 Juta

Pemerintah Republik Korea (Korea Selatan) akan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar satu juta dolar AS kepada pemerintah Republik Indonesia terkait bencana…