Lingkungan Makin Terjaga Dengan Penguasaan Freeport

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan aspek lingkungan sekitar lokasi pertambangan akan makin terjaga dengan penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Pernyatasn pers yang diterima di Jakarta, menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI).

Proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan," kata Siti Nurbaya.

Pihaknya akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan. Siti Nurbaya hadir dalam penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham.

Siti Nurbaya sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport.

Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan. "Selain mengendalikan limbah 'tailing' secara ramah lingkungan, PT FI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah 'tailing' sebagai bahan baku industri sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PT FI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya," kata Diti Nurbaya.

Meski alot, berbagai upaya pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama. "Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia, akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak area tambang," kata Siti Nurbaya.

HoA yang ditandatangani itu merupakan langkah maju dan strategis mewujudkan kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah RI dan PTFI/FCX pada 27 Agustus 2017.

Poin-poin penting dalam kesepakatan tersebut, antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan Pemerintah Indonesia dengan para pihak bukan berupa Kontrak Karya, dan divestasi saham PT FI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Bangun Smelter Selain itu, PT FI diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui KK seperti selama ini dan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah PT FI memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam IUPK OP.

Untuk mendukung divestasi saham, telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika pada 12 Januari 2018. Kedua pemda secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT FI sebesar 10 persen. (dbs)

BERITA TERKAIT

Audien Dengan Dirjen Pajak - BEI Keukeuh Suarakan Hapus Pajak ETF

NERACA Jakarta – Mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait soal insentif penghapusan pajak exchange traded fund (ETF) dalam…

DAK Dikelola dengan Baik Mampu Akselerasi Pertumbuhan

  NERACA   Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan Dana Alokasi Khusus…

Implementasi Budaya Anti Korupsi, BTN Kerjasama dengan KPK

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kampus

Penyalahgunaan narkoba obat-obatan terlarang tidak mengenal usia dandan siapapun dapat menjadi korban. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Duta Anti…

Harapan Mantan Pecandu Raih Masa Depan

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan ancaman kejahatan yang bersifat laten, dinamis dan berdimensi transnasional, menjadi tantangan tersendiri bagai bangsa…

Perguruan Tinggi Jangan Kalah Dengan Narkoba

Perguruan tinggi seharusnya menjadi sarana yang nyaman untuk menuntut ilmu. Namun kini ada fakta menyedihkan mengenai perguruan tinggi yang menjadi…