Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) agar benar-benar laik jalan. "Saya prihatin terhadap kecelakaan kapal ASDP yang terjadi secara beruntun di Dana Toba dan Pulau Selayar Sulawesi Selatan," kata Bambang Soesatyo.

Kecelakaan beruntun yang dimaksudkan, adalah tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an orang serta puluhan kenderaan sepeda motor.

Kemudian, tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan pada Selasa, 3 Juli kemarin. KM Lestari Maju membawa penumpang sebanyak 139 orang dan 29 orang di antaranya tidak berhasil diselamatkan.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan ucapan belasungkawa dan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan korban lainnya. "Penyebab kecelakaan KM Lestari Maju harus diinvestigasi. Harus ada pihak yang mempertanggungjawabkannya," katanya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR RI itu meminta Polri bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menginvestigasi kecelakaan kapal KM Lestari Maju, karena banyak korban jiwa yang tidak berhasil diselematkan.  "Perusahaan pemilik KM Lestari Maju harus bertanggung jawab memberikan santunan terhadap keluarga korban yang meninggal dunia serta menanggung seluruh biaya pengobatan terhadap korban luka-luka," katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan pentingnya upaya serius untuk mencegah kecelakaan moda transportasi ASDP terus berulang.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub harus meningkatkan kinerjanya, terutama pengawasan dan penerbitan surat izin berlayar bagi perusahaan jasa pelayaran.

Bamsoet juga mendorong Kemenhub untuk mendisiplinkan pengusaha-pengusaha moda transportasi air, baik swasta maupun BUMN, untuk memperhatikan aturan yang berlaku. "Semua perusahaan moda transportasi air harus mematuhi peraturan keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan SOP (standar operasional prosedur)," katanya.

Bamsoet juga mengimbau perusahaan jasa pelayaran, nakhoda, dan kru kapal untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang serta disiplin dalam mematuhi prosedur keselamatan di atas kapal guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

Sementara itu, kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan dari Komisi V DPR RI. Sejumlah fraksi mencecar Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Agus Purnomo terkait penanganan kecelakaan transportasi laut di Indonesia.

Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Hamka B Kady mengaku sudah sejak dua tahun lalu meminta Kementerian Perhubungan lebih serius memperhatikan transportasi laut di Indonesia, khususnya di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah pemilihannya. "Saya sudah teriak di sini, tolong kapal perintis, karena satu-satunya yang menghubungkan ke sana kapal. Saya pernah naik ke kapal yang dikatakan tadi," ujar Hamka.

Hamka bahkan sempat emosional dengan penjelasan yang disampaikan Agus sebelumnya. Hamka menilai penjelasan tersebut seolah-olah Agus menyederhanakan masalah tenggelamnya kapal itu.

Pada awal rapat, Agus memang diminta mengklarifikasi dan menjelaskan insiden kecelakaan KM Lestari Maju oleh pimpinan rapat. Agus menjelaskan kapal sengaja dikandaskan nakhoda untuk memudahkan evakuasi penumpang dan menyelamatkan kapal.  "Kapal itu dikandaskan oleh nakhoda untuk menghindari tenggelam itu kapal. Memang ganas itu lautan di sana, tapi kita harusnya bisa antisipasi. Saya sudah teriak di sini, tolong kapal perintis, karena satu-satunya yang menghubungkan ke sana kapal," ujar Hamka.

"Rakyat di sana miskin. Satu-satunya angkutan di sana hanya itu. Ini miris benar. Saya sedih karena saya sudah teriak di sini. Ini saya kira saya tidak mau bahas lagi anggaran. Rakyat sudah penuh dengan penderitaan, kapal perintis mana untuk orang timur sana. Omong kosong semua, kalau tidak bisa, katakan. Mohon maaf. Saya berharap ini pelajaran untuk kita semua," lanjutnya.

Selain Golkar, Fraksi PDIP menilai kecelakaan kapal di Indonesia disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan keteledoran dari pihak penyedia jasa angkutan. Kemenhub diminta lebih memperhatikan masalah keselamatan transportasi laut. "Dari kecelakaan yang ada, saya yakin itu bukan takdir, tapi karena keteledoran, human error, overload. Saya melihat ada suatu bahaya. Keselamatan penumpang ini perlu kita perhatikan," kata anggota Dewan dari Fraksi PDIP Henky Kurniadi.

Atas sikap dari sejumlah fraksi di Komisi V itu, Ketua Komisi V dari Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis meminta Dirjen Hubla mencari terobosan agar kecelakaan tak terus terulang. Dia juga meminta Agus kembali menyusun program-program yang berkaitan dengan keselamatan laut pada anggaran tahun 2019.  "Mungkin Pak Dirjen bisa susun lagi program soal safety agar persoalan ini tidak berulang. Kita sepakat dulu anggaran itu ujungnya safety dan security," tutup Fary.