NERACA

Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar tidak menganggu kinerja penerimaan maupun belanja yang sudah ditetapkan. “Pergerakan itu ada di UU APBN yang sudah mengamanatkan untuk bisa teralokasikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/7).

Ia menjelaskan beberapa indikator ekonomi memang mengalami perubahan pada pertengahan 2018 dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Namun, lanjutnya, pergerakan asumsi tersebut memberikan dampak positif dari segi penerimaan, meski juga berpotensi menambah beban belanja khususnya subsidi energi. "Dari sisi penerimaan maupun belanja, pasti ada beberapa yang bergerak, berdasarkan indikator ekonomi seperti harga minyak, nilai tukar bahkan juga dari sisi suku bunga," ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan, karena pergerakan asumsi makro tersebut belum terlalu mengkhawatirkan. Saat ini, beberapa asumsi makro dalam APBN sudah tidak sesuai dengan realisasi rata-rata, seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar rupiah dan produksi jual (lifting) minyak. ICP, yang diasumsikan sebesar 48 dolar AS per barel, realisasinya hingga akhir Mei 2018 sudah mencapai 66 dolar AS per barel.

Sedangkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai rata-rata Rp13.714 atau lebih tinggi dari asumsi APBN Rp13.400. Kenaikan harga minyak tersebut memang memberikan tambahan pendapatan dari PNBP sektor migas. Namun, pergerakan rupiah bisa menambah pagu alokasi untuk belanja energi.

Pemerintah sedang membahas rencana penambahan subsidi untuk BBM dengan DPR, dari sebelumnya Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter. Tidak adanya APBN Perubahan tersebut merupakan hal yang jarang terjadi, karena pemerintah selalu mengajukan APBN Perubahan setiap tahunnya, akibat asumsi makro yang meleset.

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak akan melakukan perubahan terhadap APBN 2018. “Boleh saja pemerintah memutuskan tidak akan mengajukan RAPBNP 2018, dengan pertimbangan bahwa postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara,” kata Elfindri.

Kebijakan tidak melakukan perubahan terhadap APBN 2018 tersebut dikuatkan karena defisit lebih kecil dari yang direncanakan. Defisit APBN ditetapkn sebesar 2,12 persen dari PDB atau Rp314 triliun yang lebih rendah dari rencana semula 2,19 persen atau Rp325 triliun. Menurut Elfindri, kondisi APBN seperti itu yang tergambar dari total penerimaan negara diperkirakn sebesar Rp1.903 triliun itu, bisa dicapai jika pemerintah juga harus melakukan penyeleksian proyek dengan ketat sehingga masih ada peluang untuk efisiensi. "Lakukan pemilihan aktifitas yang berkonsekwensi pada APBN, bukan kondisi sekarang karena berebut anggaran, masing-masing pos yang belum pas atau asal jalan saja," katanya.

Ia menekankan bahwa sampai sekarang masih terjadi rebutan anggaran antardepartemen sebagai bentuk pandangan orang awam. Seperti anggaran untuk pertahanan dan keamanan perlu ditelusuri juga mana yang efektif, begitu pula di bidang pendidikan terasa masih belum optimal tunjangan dan remunerasi. "Akan tetapi remunerasi tidak ada kaitannya dengan produktivitas sehingga ini penghematannya mesti dikalkulasi ulang," katanya.

Sementara itu jika dikaitkan dengan keputusan pemerintah tersebut apakah akan berdampak pada asumsi makro terutama dikaitkan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Elfindri memandang bahwa nilai tukar hanya bisa dipengaruhi terutama dengan kebijakan BI yaitu menaikkan suku bunga. Permintaan dolar AS, katanya lagi, akan meningkat karena bahan baku impor dan pembayaran cicilan utang sementara suplai dolar AS tidak meningkat.