Presiden Perlu Pimpin Langsung Peralihan ke Kendaraan Listrik - Terkait Industri Otomotif

NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Konduktornya, kata dia, harus Presiden, tidak bisa hanya Menteri Perindustrian.

Menurut Faisal Basri, bila Presiden yang memimpin langsung, ujar dia, maka Kepala Negara juga bisa mengevaluasi dari sisi mana program ini perlu didorong agar pengembangannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

Selain itu, ujar dia, untuk pengembangan mobil listrik juga seharusnya tidak ditugaskan hanya kepada BUMN, tetapi lebih baik bila pemberian insentif yang layak dan memadai sehingga seluruh pihak swasta juga dapat ikut serta dalam kompetisi ini. "Pemerintah tidak boleh menentukan model bisnis karena yang paling tahu adalah swasta, dan jangan sampai didikte oleh pemerintah," katanya, dislain dari Antara.

Untuk itu, ia juga menginginkan agar pemerintah berfokus untuk benar-benar mengembangkan kendaraan listrik yang sudah dilirik oleh banyak negara, sedangkan pihak industri juga harus cepat-cepat bertemu Presiden untuk membahas hal penting ini.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga telah menggandeng Toyota Indonesia dan enam perguruan tinggi negeri untuk melakukan riset dan studi bersama secara komprehensif tentang teknologi electrified vehicle (mobil listrik) di dalam negeri.

Langkah ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan kendaraan listrik, sehingga target 20 persen untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) tahun 2025 dapat tercapai.

"Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi otomotif yang ramah lingkungan melalui program LCEV," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Kickoff Electrified Vehicle Comprehensive Study di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut Menperin, langkah itu tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan sekaligus menjaga energi khususnya di sektor transportasi darat.

Apalagi, katanya, industri otomotif berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional selama ini. Dalam implementasinya, Kemenperin berkolaborasi dengan sejumlah akademisi dan Toyota Indonesia sebagai salah satu pelaku industri otomotif nasional guna memperkenalkan teknologi pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Riset bersama dijadwalkan akan berlangsung selama dua tahun hingga 2019.

Pengembangan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan dibanding mobil konvensional bila mau ke depannya bisa digunakan oleh banyak orang maka juga harus selaras dengan pembangunan infrastruktur penunjangnya.

"Bila Pemerintah memfasilitasi, maka otomotis mobil konvensional akan ditinggalkan, tentunya selaras dengan pembangunan infrastruktur Indonesia," kata Ketua Umum Gabungan Agen Tunggal Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi di Jakarta.

Yohannes mencontohkan, mobil listrik biasanya menggunakan baterai lithium ion yang memiliki limbah yang berbahaya bila sudah digunakan atau tidak terpakai Maka ke depannya, ujar dia, Indonesia juga harus siap untuk menerapkan teknologi daur ulang untuk baterai jenis tersebut.

Ia menyadari bahwa saat ini harga mobil listrik di mana-mana masih sangat mahal, bahkan juga di China yang disokong sepenuhnya oleh pemerintah di sana. "Harganya mahal karena baterainya mahal. Indonesia harus mempersiapkan," katanya.

Selain itu, Ketum Gaikindo juga mengingatkan bahwa di Jepang sudah ada tempat khusus untuk membuang baterai sehingga dapat didaur ulang, tetapi di Indonesia di pinggir jalan masih suka ditemukan sampah baterai. Untuk itu, ia menekankan juga pentingnya penegakan hukum terkait masalah tersebut agar ke depannya juga dapat benar-benar diterapkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga telah menggandeng Toyota Indonesia dan enam perguruan tinggi negeri untuk melakukan riset dan studi bersama secara komprehensif tentang teknologi electrified vehicle (mobil listrik) di dalam negeri.

Langkah ini akan menjadi masukkan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan kendaraan listrik, sehingga target 20 persen untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) tahun 2025 dapat tercapai.

"Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi otomotif yang ramah lingkungan melalui program LCEV," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Kickoff Electrified Vehicle Comprehensive Study di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut Menperin, langkah itu tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan sekaligus menjaga energi khususnya di sektor transportasi darat. Apalagi, industri otomotif berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional selama ini.

BERITA TERKAIT

PABRIK PENDORONG INDUSTRI NASIONAL

Pekerja melakukan aktivitas di pabrik PT Crompton Prima Switchgear Indonesia usai peresmian di Serang, Banten, Senin (20/8). Pendirian pabrik Switchgear…

Asosiasi Perumahan Soroti Perpajakan Terkait Industri Properti

Asosiasi Perumahan Soroti Perpajakan Terkait Industri Properti NERACA Jakarta - Asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Realestate Indonesia (REI)…

Bisnis Motor Listrik Diupayakan Dapat Insentif

Kementerian Perindustrian mencari insentif fiskal untuk pengembangan motor listrik di dalam negeri, kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pembudidaya Nila Salin Untung Minimal Rp10 Juta/Bulan

NERACA Semarang- Para pembudidaya ikan di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati mengaku usaha budidaya ikan yang digeluti semakin prospektif, pasalnya sejak …

Menperin Pastikan Industri Manufaktur Tak Kendur

NERACA Jakarta – Pemerintah bertekad memacu sektor industri manufaktur agar terus meningkatkan nilai tambah tinggi, terutama melalui penerapan revolusi industri…

KKP-WWF Inisiasi Pengelolaan Udang Windu Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus fokus mendorong pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya secara bertanggungjawab. Hal ini guna…