PKPU Merpati Airlines Diperpanjang Sampai 3 September

PKPU Merpati Airlines Diperpanjang Sampai 3 September

NERACA

Jakarta - Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) diperpanjang sampai 3 September 2018 untuk selanjutnya ditentukan status perusahaan tersebut. Pada tanggal tersebut akan berlangsung sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), nasib Merpati akan diputuskan di sana

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Edi Winanto mengatakan perpanjangan PKPU tersebut berlaku selama 45 hari dari 20 Juli hingga 3 September 2018."PT PPA akan membantu penyusunan perjanjian transaksi atas kesepakatan yang diperoleh antara calon mitra dan PT MNA," kata Edi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/7).

Selama masa penundaan PKPU, manajemen PT MNA harus menyampaikan proposal perdamaian selambatnya pada 20 Agustus 2018. Pembahasan proposal perdamaian akan dilaksanakan antara tanggal 27-31 Agustus 2018, sekaligus pengambilan voting atas proposal perdamaian dari para kreditur.

Adapun sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada 3 September 2018. Tindak lanjut setelah perdamaian disetujui oleh kreditur (termasuk Kementerian Keuangan terkait Sub Loan Agreement) selanjutnya akan diajukan permohonan persetujuan dari DPR terkait perubahan struktur permodalan PT MNA. PT PPA sebagai BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan aset, investasi, dan diberi amanat untuk merustrukturisasi BUMN lainnya, ini berperan mendampingi PT MNA dalam proses PKPU.

Berdasarkan rencana bisnis dan hasil negosiasi yang dilakukan antara PT MNA dan calon mitra, PT PPA membantu merancang proposal perdamaian PT MNA yang akan diajukan kepada para kreditur. PT PPA juga akan membantu penyusunan perjanjian transaksi atas kesepakatan yang diperoleh antara calon mitra dan PT MNA.

PT PPA mencatat Merpati Airlines sudah tidak beroperasi sejak Februari 2016 karena masalah keuangan. Utang yang ditanggung mencapai Rp10,72 triliun sementara asetnya hanya Rp1,21 triliun dan ekuitasnya minus Rp9,51 triliun.

Saat ini kondisi operasional PT MNA yakni seluruh pesawat tidak beroperasi dan mayoritas tidak dapat diperbaiki "unserviceable" serta berusia tua. Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAU/NB) atau Air Operator Certificate (AOC) juga telah diabut sejak 2015. PT MNA telah melakukan spin-off pada tahun 2016 dari Divisi Maintenance & Training menjadi PT Merpati Maintenance Facility dan PT Merpati Training Center. Ant

BERITA TERKAIT

BEI Tagih Penjelasan SOCI Soal Hasil PKPU

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menanti jawaban manajemen PT Soechi Lines Tbk (SOCI) terkait putusan Pengadilan…

Tol JORR Berlakukan Contraflow Sampai 3 Oktober

      NERACA   Bekasi - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan uji coba rekayasa lalu lintas 'contraflow' atau…

Tarif JORR Naik Mulai Akhir September 2018

    NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan berbagai perubahan tarif terkait…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gubernur Dukung Penguatan Antikorupsi di Banten

Gubernur Dukung Penguatan Antikorupsi di Banten NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung langkah penguatan antikorupsi di Banten oleh…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji adanya unsur korupsi terkait…