Zulkifli Hasan

Ketua MPR

Umat Islam Harus Paham Politik

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan umat Islam harus memahami dan berpolitik serta jangan mau diadu domba sehingga memiliki kekuatan membangun bangsa.

"Harus mengerti politik. Umat Islam 85 persen. Kekuatan yang besar ini kalau tidak bisa mengkonversi ya tidak memiliki kekuatan politik apa-apa. Untuk politik yang berpihak pada umat, cinta rakayat cinta ulamanya," kata dia saat memberikan sambutan dalam Tablik Akbar bersama Ustad Salim A Fillah bertema membangun keluarga Islami di Masjid Al-Akhbar, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Minggu sore (8/7).

Zulkifli mengatakan, bila umat Islam tidak mau berpolitik, justru akan dirugikan. Sebab, dengan iklim demokrasi saat ini, maka suara umat sangat penting untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR maupun Presiden.

Ia mencontohkan, DPR sebagai lembaga yang membuat UU memiliki kewenangan dalam membuat aturan yang penting dalam bernegara. Bila umat Islam tidak ada maka bisa saja aturan yang dibua tpun tidak sesuai dengan Islam."Kalau UU makai peci haram, bisa haram itu," katanya mencontohkan besarnya pengaruh UU dalam bernegara.

Selain itu, menurut dia, Umat Islam juga harus berperan dalam perekonomian dan menjadi pengusaha-pengusaha yang disegani. Ia mengatakan, selama ini sektor ekonomi umat Islam masih lemah. Umat Islam harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan guna menguasai perekonomian. Kemiskinan akan membuat umat Islam tak memiliki kekuatan.

"Ekonomi ini tidak bisa diminta. Eh saya minta kaya, tidak bisa. Kita harus melawan dikatakan sumbu pendek, malas-malas, miskin-miskin. Kita harus melawan, melawan dengan berubah, " ujar dia.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan di masa lalu, ketika peradaban Islam mampu mengalahkan peradaban Romawi maupun peradaban Persia, para ulama merupakan para politisi, para saudagar, para politisi handal. Sebelumnya, Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, negara di Timur Tengah yang tengah porak poranda salah satunya diakibatkan karena minim kesadaran berpolitik. Ant