Mampukah Pemerintah Atasi Persoalan Akut Lingkungan Hidup?

Oleh : Bayu K , Pemerhati Lingkungan Hidup

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, dan meningkat menjadi 67 ton pada 2017. Sementara itu, data Pusat Oceanografi LIPI menunjukkan, sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik dan hanya 6,39% dalam kondisi yang sangat baik.

Sementara itu, pemanasan global dipicu karena pembakaran batu bara yang mencapai jumlah emisinya per tahun yaitu 9 miliar ton Co2; Adanya konversi lahan dan perusakan hutan dengan jumlah emisi mencapai 2,53 miliar ton Co2e; dan aktivitas dan pemakaian energy, pertanian dan limbah dengan emisi mencapai 451 juta ton Co2.

Pencemaran udara (air pollution) di Indonesia juga merupakan persoalan akut dan pemerintah tampaknya belum mampu mengatasinya. Berdasarkan data Korlantas Mabes Polri menyebutkan jumlah kendaraan yang terdaftar sampai 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 kendaraan. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara. Data kematian akibat polusi udara mencapai lebih dari 165.000 orang.

Sedangkan, data WHO di tahun 2017 menyebutkan, Jakarta dan Bandung masuk daftar sebagai 10 besar kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara. Tingkat polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan yaitu berada pada level 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan WHO, dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Keakutan persoalan lingkungan hidup salah satunya karena kerusakan hutan di Indonesia yang semakin kronis dan pemerintahan Joko Widodo juga masih gagal mencarikan solusinya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Sejak 2010 sampai 2017, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga lebih dari 684.000 hektar per tahunnya.

Permasalahan lain yang masih membuat pemerintah “gelagapan atau bingung” mencari solusinya adalah pencemaran laut yaitu limbah domestik mencapai 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial mencapai 15% dan limbah industry mencapai 10%. Sedangkan, penyebab pencemaran laut yaitu limbah industri, pengecatan kapal, reklamasi, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan dan pelayaran.

PR Belum Tuntas

Di Indonesia, sejumlah permasalahan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial, karena menyangkut kualitas kehidupan di masa dating. Setidaknya ada 10 permasalahan lingkungan di Indonesia yaitu sampah, banjir, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem laut, pemanasan global, pencemaran udara, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi dan pencemaran tanah.

Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga menghasilkan persoalan lanjutan yaitu produksi sampah dan pembuangannya. Dampak dari sampah yang tidak tertangani yaitu terjadinya banjir. Banjir juga dipicu karena tingginya curah hujan, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi sungai. Sedangkan pencemaran sungai terjadi karena ekses dari ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai.

Permasalahan lain yang menjadi persoalan lingkungan adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem mahluk hidup dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub. Dalam mengatasi permasalahan ancaman pemasan global, juga belum ada kesepakatan, walaupun berbagai bentuk perjanjian seperti Perjanjian Kyoto, Jepang dan Perjanjian Paris, Perancis dalam rangka mengurangi gas emisi karbon sebagai pemicu pemanasan global, selalu ditentang Amerika Serikat yang menyebabkan munculnya sejumlah ketegangan dan terganggunya hubungan bilateral.

Sedangkan abrasi atau erosi pantai dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering menjadi penyebab utama terjadinya masalah ini. Banyaknya lokasi terjadinya abrasi di Indonesia jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi akan mengganggu niat pemerintah membangun dan merenovasi sejumlah pelabuhan dan tol laut di Indonesia.

Pencemaran tanah adalah kondisi dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibatnya tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya atau sudah terkontaminasi. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini diantaranya mengurangi kesuburan tanah yang mengakibatkan kegagalan panen dan penurunan tingkat kesejahteraan petani, rusaknya ekosistem mahluk hidup menyebabkan konflik antara manusia dengan binatang semakin meluas serta timbulnya wabah penyakit yang jika berlanjut terus akan mengganggu atau menurunkan daya saing SDM dan kreativitas serta produktivitas masyarakat Indonesia.

BERITA TERKAIT

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Pemerintah Bersinergi Cari Solusi Alih Fungsi Lahan Sawah

      NERACA   Jakarta – Silang pendapat mengenai jumlah produksi beras nasional, pasca terbitnya data pangan Badan Pusat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

Seberapa Sustain Penguatan Rupiah Lewat Penjualan Obligasi?

Oleh: Djony Edward Tren penguatan rupiah yang super cepat masih menyimpan misteri. Begitu derasnya dana asing masuk dicurigai sebagai hot…

Mencari Akar Ketimpangan

Oleh: Sarwani Problem utama pembangunan Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila.…