Mampukah Pemerintah Atasi Persoalan Akut Lingkungan Hidup?

Oleh : Bayu K , Pemerhati Lingkungan Hidup

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, dan meningkat menjadi 67 ton pada 2017. Sementara itu, data Pusat Oceanografi LIPI menunjukkan, sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik dan hanya 6,39% dalam kondisi yang sangat baik.

Sementara itu, pemanasan global dipicu karena pembakaran batu bara yang mencapai jumlah emisinya per tahun yaitu 9 miliar ton Co2; Adanya konversi lahan dan perusakan hutan dengan jumlah emisi mencapai 2,53 miliar ton Co2e; dan aktivitas dan pemakaian energy, pertanian dan limbah dengan emisi mencapai 451 juta ton Co2.

Pencemaran udara (air pollution) di Indonesia juga merupakan persoalan akut dan pemerintah tampaknya belum mampu mengatasinya. Berdasarkan data Korlantas Mabes Polri menyebutkan jumlah kendaraan yang terdaftar sampai 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 kendaraan. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara. Data kematian akibat polusi udara mencapai lebih dari 165.000 orang.

Sedangkan, data WHO di tahun 2017 menyebutkan, Jakarta dan Bandung masuk daftar sebagai 10 besar kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara. Tingkat polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan yaitu berada pada level 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan WHO, dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Keakutan persoalan lingkungan hidup salah satunya karena kerusakan hutan di Indonesia yang semakin kronis dan pemerintahan Joko Widodo juga masih gagal mencarikan solusinya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Sejak 2010 sampai 2017, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga lebih dari 684.000 hektar per tahunnya.

Permasalahan lain yang masih membuat pemerintah “gelagapan atau bingung” mencari solusinya adalah pencemaran laut yaitu limbah domestik mencapai 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial mencapai 15% dan limbah industry mencapai 10%. Sedangkan, penyebab pencemaran laut yaitu limbah industri, pengecatan kapal, reklamasi, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan dan pelayaran.

PR Belum Tuntas

Di Indonesia, sejumlah permasalahan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial, karena menyangkut kualitas kehidupan di masa dating. Setidaknya ada 10 permasalahan lingkungan di Indonesia yaitu sampah, banjir, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem laut, pemanasan global, pencemaran udara, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi dan pencemaran tanah.

Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga menghasilkan persoalan lanjutan yaitu produksi sampah dan pembuangannya. Dampak dari sampah yang tidak tertangani yaitu terjadinya banjir. Banjir juga dipicu karena tingginya curah hujan, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi sungai. Sedangkan pencemaran sungai terjadi karena ekses dari ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai.

Permasalahan lain yang menjadi persoalan lingkungan adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem mahluk hidup dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub. Dalam mengatasi permasalahan ancaman pemasan global, juga belum ada kesepakatan, walaupun berbagai bentuk perjanjian seperti Perjanjian Kyoto, Jepang dan Perjanjian Paris, Perancis dalam rangka mengurangi gas emisi karbon sebagai pemicu pemanasan global, selalu ditentang Amerika Serikat yang menyebabkan munculnya sejumlah ketegangan dan terganggunya hubungan bilateral.

Sedangkan abrasi atau erosi pantai dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering menjadi penyebab utama terjadinya masalah ini. Banyaknya lokasi terjadinya abrasi di Indonesia jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi akan mengganggu niat pemerintah membangun dan merenovasi sejumlah pelabuhan dan tol laut di Indonesia.

Pencemaran tanah adalah kondisi dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibatnya tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya atau sudah terkontaminasi. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini diantaranya mengurangi kesuburan tanah yang mengakibatkan kegagalan panen dan penurunan tingkat kesejahteraan petani, rusaknya ekosistem mahluk hidup menyebabkan konflik antara manusia dengan binatang semakin meluas serta timbulnya wabah penyakit yang jika berlanjut terus akan mengganggu atau menurunkan daya saing SDM dan kreativitas serta produktivitas masyarakat Indonesia.

BERITA TERKAIT

Atasi Smartphone Lemot Meski RAM Terbatas

Lambatnya smartphone bisa disebabkan karena memang ukuran RAM yang masih rendah. Hal ini memicu banyak pengguna ponsel pintar yang berusaha…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Asian Para Games 2018: Ajang Bergengsi Para Difabel

    Oleh : Afrizal Adam, Peneliti di Nusantara Research Satu lagi perhelatan besar se-Asia dilaksanakan di Indonesia. Kali ini…

Kewirausahaan Kaum Muda

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tantangan kaum muda di era ke depan semakin pelik,…

Integrasi OSS dan INSW, Kemudahan Usaha & Pencegahan Korupsi

Oleh:  Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama Ditjen Pajak Kemenkeu Presiden Republik Indonesia menaruh atensinya terhadap pencegahan korupsi. Pencegahan dan…