DPRD Jabar: APBD-Perubahan 2018 Ditetapkan Agustus

NERACA

Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan APBD Perubahan 2018 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) harus sudah ditetapkan pada Agustus sementara Kebijakan Umum Anggaran 2019 harus sudah tuntas Juli 2018.

"Untuk APBD Perubahan harus berjalan Agustus. Saat ini masih ada penjabat gubernur, nanti jadwal dikoordinasikan dengan penjabat gubernur," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin (2/7).

Sehingga, kata Ineu, dengan adanya hal tersebut maka tim transisi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih dari kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 sangat dimungkinkan untuk berkoordinasi dan berdialog dengan Pemprov Jabar terkait pembahasan program agar bisa masuk dalam APBD."Tim transisi masuk pembahasan anggaran ini sudah berjalan, tapi kita tunggu aturan pusat. Tapi Kalau berkoordinasi sangat dimungkinkan, namun kewenangan perumusan APBD Perubahan 2019 dan pembahasan APBD 2019 saat ini masih di tangan penjabat gubernur," ujar dia.

Ineu mengatakan pembahasan APBD tidak bisa serba singkat mengingat banyak aturan main yang harus ditempuh sekaligus jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat.

Pihaknya mengaku program-program gubernur terpilih memang harus sudah mulai dimasukkan mengingat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 berdasarkan pada visi dan misi calon terpilih."Namun ini ada aturannya, pembahasan memang tidak bisa seenaknya, tapi dialog tim boleh dan dimungkinkan," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan visi misi serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menang dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018 akan ikut dibahas dalam APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 atau APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019."Jadi sebelum tim transisi dari cagub cawagub Jawa Barat terpilih masuk, kami sudah menghimpun visi misi dan janji kampanye lewat tim khusus yang dibentuk Bappeda," kata Iwa Karniwa.

Iwa menuturkan upaya ini merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat. Ketika proses rekapitulasi suara Pilgub Jabar 9 Juli mendatang berakhir, kata Iwa, pihaknya sudah memiliki bahan program dari calon."Jadi secara tidak langsung kita sudah akan mengakomodir janji kampanye pemenang Pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBD itu akan seiring dengan kepentingan pusat, pemenang Pilkada dan hasil pembahasan Musrenbang," ujar dia. 

Menurut dia tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 sudah bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September hingga Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sudah berakhir."Kami tidak ingin ada masalah ke depan, jadi arah kebijakan anggaran kita harus seiring dengan calon terpilih," kata dia.

Selain itu, lanjut Iwa, pihaknya melalui Bappeda Jawa Barat sudah mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat yang oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum."Tim ini sudah bekerja, jadi paling tidak gambaran mengenai program cagub terpilih sudah bisa dicerminkan dalam pembahasan," ujar dia.

Dia menuturkan hasil pemantauan ini akan dilanjutkan dengan dimasukkan dalam rancangan Perda APBD Perubahan dan APBD 2019 dan pihaknya juga membuka pintu pada calon terpilih untuk melakukan dialog transisi."Pembahasan bisa diwakili partai pengusung, tapi bahan dari Bappeda juga ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron," kata Iwa. Ant