NERACA

Jakarta – Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah seiring dengan minat masyarakat yang sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle, mendorong Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam (LSP EKSBISI).

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro mengatakan, hadirnya lembaga LSP EKSIBISI bertujuan untuk memberikan standardisasi kompetensi bagi mahasiswa perguruan tinggi tingkat akhir baik nasional maupun internasional sebagai salah satu pendamping ijazah guna mempermudah mereka untuk memasuki dunia usaha.   

Gagasan tersebut disampaikan Bambang dalam pemaparan pelaksanaan Silaturahim Nasional dan Halal Bi Halal bersama stakeholders ekonomi syariah bertajuk “Sharia Never End”. Tema ini diangkat mengingat sektor ekonomi, bisnis dan keuangan islam terus berkembang di Indonesia dan ditandai dengan meluasnya lembaga keuangan islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah serta lembaga sosial Islam. Sehingga diharapkan ekonomi syariah di  Indonesia khususnya Jakarta sebagai islamic financial centre yakni sebagai offshore bagi industri keuangan syariah.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan IAEI bersama stakeholders berupaya dari sisi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan mempersiapkan sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Upaya ini melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang di antaranya saat ini sudah didirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam (LSP-EKBISI) sehingga kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. “Hal ini tentu tak lepas dari peran serta seluruh pihak semoga sistem ekonomi, keuangan dan bisnis islam dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi bangsa secara luas," kata Bambang.

Sementara menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, kemajuan ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam ini dapat mengurangi gangguan stabilitas nilai tukar. Disampaikannya,  gangguan stabilitas tersebut menjadi bagian dari ekonomi yang riba.”Peningkatan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" 50 basis poin (bps) dilakukan untuk mengatasi serangan spekulasi dari global yang membuat stabilitas nilai tukar rupiah terganggu. Kalau bisa membuat ekonomi syariah makin maju di Indonesia, mestinya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga bisa dikurangi," paparnya.

Di sisi lain, kata dia, ekonomi syariah Indonesia saat ini masih tertinggal dari negara tetangga. Untuk itu, dia mengajak semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dirinya menyoroti banyaknya negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam namun sudah ekonomi syariahnya lebih maju dari Indonesia, misalnya Thailand dan Australia lewat industri makanan halalnya.”Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) harus mampu menjalankan strategi nasional pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru pengembangan ekonomi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan terkait strategi nasional tersebut antara lain memajukan industri ekonomi halal dalam suatu jejaring yang terus berkembang, baik melalui basis pesantren atau asosiasi pengusaha.