Pemerintah Harus Prioritaskan Moral dan Integritas - Tersaring 87 Nama Calon DK-OJK

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), menyambut baik 87 dari 290 pelamar, yang lolos seleksi tahap pertama dalam pemilihan tujuh DK-OJK. Dia lalu menyebutkan beberapa nama seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Muliaman Darmansyah Hadad dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida.

“Ini menunjukkan para pejabat eselon I, deputi gubernur BI, dirjen maupun pelaku pasar merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang mendaftar," kata Agus di Jakarta, Senin (20/2). Selanjutnya, dari 87 peserta ini akan mengikuti penilaian profil sebagai bagian dari seleksi tahap dua atau seleksi kapabilitas yang akan diselenggarakan pada Selasa (21/2) hingga Sabtu (25/2) mendatang. Disini, panitia seleksi akan memangkas menjadi 21 nama peserta yang kemudian diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, Presiden akan menyaring kembali menjadi 14 nama peserta untuk diserahkan ke Komisi XI DPR. Nah, disinilah akan dipilih tujuh nama yang akan menduduki tujuh kursi DK-OJK dengan ditambah dua orang dari perwakilan BI dan Kemenkeu. “Perjalanan masih panjang. Masih ada tiga tahap seleksi lagi yang harus dilewati, yaitu seleksi kapabilitas, kesehatan, dan kompetensi. Saya berharap proses ini dapat terus berlanjut sampai 21 Maret nanti,” papar dia.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Firdaus mengatakan, pemerintah dalam menjaring calon komisioner OJK, baik panitia seleksi maupun calon komisioner, harus mengutamakan etika moral dan integritas demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, rusaknya suatu sistem yang sudah dibangun disebabkan sumberdaya manusia tidak mempunyai etika moral dan intergritas dalam menajalankan sistem tersebut.

“Hancurnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa disebabkan dua hal tadi. Ditambah lagi mereka salah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi keuangan negara. Nah, negara kita tidak boleh seperti mereka,” ujar Firdaus, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, lanjut dia, melalui OJK yang UU-nya telah disahkan pada Oktober 2011 lalu, harus memberikan perubahan dan perbaikan dalam pengawasan terhadap jasa keuangan dan perbankan. "Kita berharap pengawasan jasa keuangan dan perbankan kita mampu memberikan contoh yang baik kepada negara-negara lain, bahwa kita mampu menjalankan lembaga pengawasan jasa keuangan dan perbankan yang namanya OJK," tukas anggota DPR Fraksi PKS ini.

Selain Muliaman D Hadad dan Nurhaida, masih ada juga nama-nama popular yang berasal dari lingkungan Kemenkeu, BI, dan Bapepam-LK. Mereka antara lain Mulia Panusunan Nasution (mantan Sekjen Kemenkeu), Rahmat Waluyanto (Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu), Mulya Siregar (Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI), Robinson Simbolon (Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK), dan Isa Rachmatarwata (Kabiro Perasuransian Bapepam LK).

Dilanjutkan, Chandra M Hamzah (mantan pimpinan KPK), Yunus Hussein (mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kemal Azis Stamboel (anggota DPR), Yanuar Rizki (analis pasar modal), Peter Benyamin Stok (Komisaris Utama BNI), Erry Firmansyah (mantan Direktur PT Bursa Efek Indonesia), Anggito Abimayu (Ekonom UGM), Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Riswinandi.

Deputi Menteri BUMN, Parikesit Suprapto, mantan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Hasan Zein Mahmud, mantan Deputi Menteri BUMN, Muchayat, dan mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), I Wayan Agus Mertayasa, mantan Deputi Gubernur BI, Achyar Ilyas, pengamat ekonomi Imam Sugema dan Lana Soelistianingsih, Ketua Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Firdaus Djaelani, serta Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Wimboh Santoso. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Harus Ciptakan Urbanisasi Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Daerah harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pasca…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

Tunggu Pernyataan Efek Efektif OJK - Krida Jaringan Bidik Dana IPO Rp 30 Miliar

NERACA Jakarta – Menyatakan siap mencatatkan sahamnya di pasar modal, PT Krida Jaringan Nusantara Tbk tengah menunggu pernyataan efektif penerbitan…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

FESTIVAL BALON UDARA TRADISIONAL DI PEKALONGAN

Sejumlah peserta mengikuti Java Traditional Balloon Festival Pekalongan 2019 di Stadion Hoegeng, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (12/6). AirNav Indonesia bekerja…

BPK SERAHKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

kiri ke kanan. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota II BPK Agus…

PRESIDEN MENERIMA KADIN DAN HIPMI

Presiden Joko Widodo (tengah) menerima Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Roeslani (keenam kanan) beserta pengurus dan Ketua…