Pemerintah Harus Prioritaskan Moral dan Integritas - Tersaring 87 Nama Calon DK-OJK

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), menyambut baik 87 dari 290 pelamar, yang lolos seleksi tahap pertama dalam pemilihan tujuh DK-OJK. Dia lalu menyebutkan beberapa nama seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Muliaman Darmansyah Hadad dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida.

“Ini menunjukkan para pejabat eselon I, deputi gubernur BI, dirjen maupun pelaku pasar merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang mendaftar," kata Agus di Jakarta, Senin (20/2). Selanjutnya, dari 87 peserta ini akan mengikuti penilaian profil sebagai bagian dari seleksi tahap dua atau seleksi kapabilitas yang akan diselenggarakan pada Selasa (21/2) hingga Sabtu (25/2) mendatang. Disini, panitia seleksi akan memangkas menjadi 21 nama peserta yang kemudian diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, Presiden akan menyaring kembali menjadi 14 nama peserta untuk diserahkan ke Komisi XI DPR. Nah, disinilah akan dipilih tujuh nama yang akan menduduki tujuh kursi DK-OJK dengan ditambah dua orang dari perwakilan BI dan Kemenkeu. “Perjalanan masih panjang. Masih ada tiga tahap seleksi lagi yang harus dilewati, yaitu seleksi kapabilitas, kesehatan, dan kompetensi. Saya berharap proses ini dapat terus berlanjut sampai 21 Maret nanti,” papar dia.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Firdaus mengatakan, pemerintah dalam menjaring calon komisioner OJK, baik panitia seleksi maupun calon komisioner, harus mengutamakan etika moral dan integritas demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, rusaknya suatu sistem yang sudah dibangun disebabkan sumberdaya manusia tidak mempunyai etika moral dan intergritas dalam menajalankan sistem tersebut.

“Hancurnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa disebabkan dua hal tadi. Ditambah lagi mereka salah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi keuangan negara. Nah, negara kita tidak boleh seperti mereka,” ujar Firdaus, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, lanjut dia, melalui OJK yang UU-nya telah disahkan pada Oktober 2011 lalu, harus memberikan perubahan dan perbaikan dalam pengawasan terhadap jasa keuangan dan perbankan. "Kita berharap pengawasan jasa keuangan dan perbankan kita mampu memberikan contoh yang baik kepada negara-negara lain, bahwa kita mampu menjalankan lembaga pengawasan jasa keuangan dan perbankan yang namanya OJK," tukas anggota DPR Fraksi PKS ini.

Selain Muliaman D Hadad dan Nurhaida, masih ada juga nama-nama popular yang berasal dari lingkungan Kemenkeu, BI, dan Bapepam-LK. Mereka antara lain Mulia Panusunan Nasution (mantan Sekjen Kemenkeu), Rahmat Waluyanto (Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu), Mulya Siregar (Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI), Robinson Simbolon (Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK), dan Isa Rachmatarwata (Kabiro Perasuransian Bapepam LK).

Dilanjutkan, Chandra M Hamzah (mantan pimpinan KPK), Yunus Hussein (mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kemal Azis Stamboel (anggota DPR), Yanuar Rizki (analis pasar modal), Peter Benyamin Stok (Komisaris Utama BNI), Erry Firmansyah (mantan Direktur PT Bursa Efek Indonesia), Anggito Abimayu (Ekonom UGM), Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Riswinandi.

Deputi Menteri BUMN, Parikesit Suprapto, mantan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Hasan Zein Mahmud, mantan Deputi Menteri BUMN, Muchayat, dan mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), I Wayan Agus Mertayasa, mantan Deputi Gubernur BI, Achyar Ilyas, pengamat ekonomi Imam Sugema dan Lana Soelistianingsih, Ketua Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Firdaus Djaelani, serta Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Wimboh Santoso. [ardi]

BERITA TERKAIT

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

WABAH HAMA KAKAO

Petani melihat bangkai buah Kakao (Theobroma cacao L) busuk akibat serangan hama, di pohon, di perkebunan kakao Desa Matang Keh,…

PERAJIN PERMAINAN EDUKATIF ANAK

Perajin membuat alat permainan edukatif berbahan dasar kayu, di Sanggar Anakita Toyz, Kampung Depok, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (21/2). Kerajinan…

KERAJINAN CANGKANG KERANG

Perajin menyusun cangkang kerang saat membuat nampan kerang di Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (21/2). Limbah cangkang kerang simping tersebut…