NERACA

Jakarta - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi ini berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi sebesar sebanyak-banyaknya Rp3 triliun yang terbagi dalam dua tahap. Direktur Utama PTPP, Lukman Hidayat, mengungkapkan bahwa PUB obligasi tahap I, perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. 

Perseroan berencana menawarkan obligasi berkelanjutan dalam dua seri yaitu seri A untuk jangka waktu tiga tahun dengan kupon 8,25% dan seri B untuk jangka waktu lima tahun dengan kupon 8,5% dengan sistem pembayaran kupon secara triwulanan,”Dari hasil penerbitan obligasi berkelanjutan ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dirinya mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan pencatatan obligasi pada awal Juli 2018 dengan masa penawaran awal dimulai pada 24 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018 dengan target pernyataan efektif di akhir Juni 2018. Obligasi berkelanjutan ini telah mendapatkan rating idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan pun menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (PPE), yakni PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan untuk wali amanat, Perseroan menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Tercatat pada empa bulan pertama 2018, perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp11,3 triliun. Kontrak baru tersebut tumbuh 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9 triliun.”Perseroan telah merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 23% dari total target,”kata Lukman Hidayat.

Dia mengungkapkan bahwa perolehan kontrak baru yang sebesar Rp11,3 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru induk perseroan sebesar Rp8,95 triliun dan anak perusahaan sebesar Rp2,37 triliun. Perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru Perseroan dengan kontribusi sebesar Rp5,93 triliun atau 47,64%,”Kontrak tersebut disusul oleh kontrak dari swasta sebesar Rp5,03 triliun atau 44,44% dan APBN sebesar Rp897 miliar atau 7,92% dari total perolehan kontrak baru,”ungkapnya.